MONITOR, Jakarta – Peristiwa 212 terlihat jelas sebagai fenomena gerakan politik yang akan dibangkitkan para elit Islam politik hingga menuju agenda 2019. Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, elit 212 terlihat ingin menguasai ruang publik untuk terus menaikkan daya tawar politik bersama para pemburu kekuasaan atau kelompok politik yang sedang memerintah.
"Bagi mereka public space is politic. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi," ujar Hendardi dalam keterangan persnya, Jumat (1/12).
Hendardi melanjutkan, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia.
"Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya," jelasnya.
Secara perlahan, Hendardi mengamati gerakan tersebut mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik. Ia menilai, masyarakat telah menyadari bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk.
"Jadi, kecuali untuk kepentingan elit 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak relevan menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita," pungkasnya.