Sekjen PAN Anggap Isu Gaji BPIP Tak Layak Diperbincangkan

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno (Foto: Rangga/Monitor)

MONITOR, Jakarta – Belakangan publik dihebohkan oleh pemberitaan yang menyebutkan kenaikan cukup fantastis gaji Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Idelogi Pancasila). Hal ini membuat Negara harus mengeluarkan beban anggaran bagi para pejabat didalamnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebutkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji sebesar Rp. 112.548.000. Belum lagi untuk wakil dewan Pengarah mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.811.000.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddie Soeparno mengatakan isu terkait Megawati Soekarnoputri yang digaji oleh BPIP sebesar Rp 112 juta itu menurutnya tak harus diperbincangkan dan tak layak menjadi pembahasan.

“Saya bilang itu bukan suatu isu yang tidak tepat dipersoalkan. Banyak isu lain yang bisa dipersoalkan lagi yang kiranya layak dipersoalkan,” kata Eddie di The Energy Building, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan (28/5).

Menurutnya, lebih baik menyoroti terkait anggaran negara yang saat ini cukup ketat. Untuk itu ia tidak begitu terlalu mempersoalkan nominal gaji yang didapat dari Ketua Dewan Pengarah BPIP itu. Kata dia, itu bukanlah sebuah masalah.

“Jadi saya kira bukan masalah gaji atau standar gaji yang ditetapkan, tapi saya pikir kita sekarang kan melihat bahwa anggaran kita ketat, ruang fiskal kita sangat ketat,” tukasnya.

Dengan begitu, lantas saja politisi PAN ini menganalogikannya dengan usulan kebijakan pemerintah yang belum lama ini mengusulkan kenaikan upah THR bagi PNS agar tidak menjadi tumpang tindih.

“Jadi kalau sekarang kita sudah membayar THR, gaji ke-13 kemudian ada pengeluaran lainnya saya pikir itu harus kembali pada kemampuan kita untuk membiayai tambahan-tambahan itu,” tandasnya.