MONITOR, Jakarta – Sejumlah petani tebu dari Jawa Timur mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa ( DPP PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
Para petani tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan dan Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Cucun Syamsulrizal.
Kedatangan para petani tebu tersebut adalah untuk mengadukan keresahan mereka terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) pada industri gula rakyat.
Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka para petani tebu itu akan dibebani pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.
Menurut Cak Imin, dengan dibebani PPN 10 persen, maka para petani tebu ini akan menghadapi kerugian.
"Para petani tebu ini akan menghadapi kerugian karena adanya peraturan pajak tersebut," ujar Cak Imin.
Seharusnya, kata Cak Imin, Kementerian Keuangan tidak memungut pajak sepuluh persen terhadap para petani. Hal ini merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Di mana di dalamnya diatur pembebasan pajak sebelas komoditas pangan dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat.
Karenanya, Cak Imin dan DPP PKB sebagai partai pendukung pemerintah, berharap agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cc Menteri Keuangan untuk tidak melaksanakan pemungutan pajak 10 persen PPN kepada petani tebu.
"Saya akan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, supaya beliau mengeluarkan peraturan pemerintah atau Perpres yang memperjelas posisi petani gula," tutur Cak Imin.
Cak Imin juga menegaskan, pihaknya akan terus berjuang bersama para petani tebu baik melalui DPR, kabinet dan juga melalui media.
"Agar kekhawatiran para petani tebu ini bisa teratasi dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan perjuangan saya untuk meneruskan harapan para petani ini bisa terlaksana secepatnya," tandasnya.