Rokhmin Dahuri: Rendahnya Gaji Pejabat Memicu Praktik Korupsi

Dewan Pakar KAHMI Prof Rokhmin Dahuri dalam diskusi Transformasi Industri Berbasis SDA (dok: Rangga Monitor)

MONITOR, Jakarta – Dewan pakar KAHMI Rokhmin Dahuri mengatakan potensi korupsi di Indonesia akan tetap tinggi jika gaji pejabat negara masih rendah dan tidak diperhatikan dengan baik. Menurutnya, gaji resmi Presiden, Menteri Kepala Daerah, PNS, Polri hingga TNI kecil dan tidak cukup untuk hidup sejahtera.

“Untuk koruptor sejati kondisi kehidupan berbangsa semacam ini yang didambakan. Dan, mereka senang hidup Indonesia,” kata Rokhmin disela-sela paparannya dalam diskusi publik bertajuk ‘Transformasi Industri Berbasis SDA Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat’ di Kantor KAHMI Center, Jalan Turi, Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (29/6).

Walaupun gaji sejumlah pejabat negara terbilang kecil, namun adanya proyek di sejumlah instansi akan berpeluang membuka pintu korupsi lebar-lebar bagi para pejabat.

“Tetapi sabetan komisi dan lain-lain sengaja dibiarkan dan jumlahnya luar biasa besar untuk koruptor sejati kondisi kehidupan berbangsa semacam ini yang didambakan. Tapi yang smart, capable, imtaq tinggi dan berakhlak karimah kondisi semacam ini bak neraka,” imbuhnya.

Menurut mantan menteri perikanan dan kelautan era Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, bahwa gaji pokok pejabat di negara-negara maju itu cukup tinggi. Sehingga tindakan korupsi bisa diredam.

“Akibat rendahnya gaji tersebut, sabetan dari presiden, menteri, kepala daerah, PNS, porli, TNI, jumlahnya luar biasa besar. Di seluruh negara maju gaji pokok itu cukup besar. Hanya di Indonesia yang gaji presiden 150 juta, di Indonesia gaji menteri 19 juta,” tukas Rokhmin.

Dewan Pakar KAHMI Prof Rokhmin Dahuri dalam diskusi Transformasi Industri Berbasis SDA (dok: Rangga Monitor)

Selain itu, ia juga sangat menyayangkan terhadap kondisi BUMN saat ini yang hanya menjadi wadah perahan oleh para politikus untuk memperkaya diri dengan mengamankan sejumlah proyek-proyek potensial.

“Kebanyakan BUMN nadi sapi perah para pejabat dan politisi, SDM kurang profesional, dan core business yang terlampau lebar di Indonesia ini,” tandasnya.

Adapun para pembicara yang hadir selain Rokhmin Dahuri, seperti Dirjen Hortikultara Kementerian Pertanian Suwandi, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Wiratno.