Monitor, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang pertama kalinya memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun Anggaran 2016. Atas raihan tersebut, sejumalah tokoh mengaku bangga dan mengapresiasi kinerja Pemprov Banten.
Anggota DPR RI, Vivi Sumatri Jaya Baya mengaku bangga atas raihan tersebut. Menurutnya Opini WTP merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan negara yang patut dipertahankan.
“Saya mengapresiasi predikat WTP yang diterima Pemprov Banten, semoga pencapaian itu bukan akhir dari kinerja dan manajemen keuangan Provinsi Banten,” kata Vivi melalui pesan singkat kepada Monitor, Kamis (1/6/2017).
Dengan diraihnya Opini WTP oleh Pemprov Banten, politikus Partai Demokrat itu berharap bisa menjadi penambah spirit bagi pegawai agar bisa meningkatkan kinerjanya.
“Jadi harus dijadikan sebagai cambuk untuk tetap mempertahankan reputasi dan kinerja agar tetap bisa menjaga mandat rakyat terutama di bidang keuangan negara,” tutur Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku merasa beruntung atas predikat WTP yang di sandang Banten. Pasalnya, belum satu bulan dirinya menjabat, Pemprov Banten sudah mendapatkan opini WTP dari BPK.
Prestasi WTP, kata Wahidin, merupakan hasil dari sepak terjang dan kerja keras Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaranya dalam menata dan mengelola administrasi keuangan termasuk aset daerah dengan baik, benar, sesuai aturan dan prosedur.
“Saya hanya finisng touch aja, memberikan arahan di minggu-minggu terakhir ketika teman-teman sedangn menyelesaikan, dan memang sebelumnya tata kelola keuangannya sudah baik,” kata Wahidin dalam rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Banten, Rabu (31/5/2017) kemarin.
Wahidin meminta Opini WTP yang diraih Pemprov Banten dipertahankan dan ditingkatkan. Wahidin beserta Wakil Gubernur dan jajarannya, lanjut dia, berjanji untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, penggunaanya, penyerapan atau peruntukannya, termasuk pemiliharaan dan pengelolaan aset hingga pelaporannya.
“Kita akan mempertahankan WTP ini dan menutup ruang-ruang korupsi, karena WTP tidak berarti tidak ada korupsi, WTP hanya bersifat administrasi keuangan. Prestasi ini kami pertahankan selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,”tutupnya.(HS)