MONITOR, Jakarta – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan pemerintah Jokowi terus mendapat sorotan. Pasalnya, proyek tersebut menunjukkan seakan-akan BUMN terus dikejar ambisi pemerintah.
Mengetahui hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo mengungkapkan PSN yang digagas pemerintahan Jokowi bisa berefek negatif terhadap BUMN-BUMN jika terus ditekan.
"Iya benar sekali, bentar lagi Pertamina karena banyak piutang subsidi belum dibayar kementerian keuangan," ujar Harry Poernomo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/9).
Menurut Harry, ada salah satu BUMN yang belum menerima ganti uang subsidi dari pemerintah. Adapun uang subsidi yang belum dibayar pemerintah kepada Pertamina mencapai angka yang fantastis.
"Kabarnya sampai Rp 40 Triliun. Karena tagihan biaya bbm dari TNI dan subsidi, mengendap di Kemenkeu belum bisa ditagih, mungkin juga karena memang pemasukan pendapatan negara seret," jelasnya.
Kendati demikian, Harry menyarankan pemerintah harus lebih melihat proyek-proyek pembangunan dengan melihat sisi prioritas dan menguntungkan. Harry menyayangkan apabila semua proyek dikerjakan namun hasil yang dicapai tidak sesuai target pemerintah.
"Efisiensi nasional (penghematan di segala bidang), penajaman prioritas program pembangunan yang benar-bemar bisa meningkatkan ekonomi, produktifitas, daya saing nasional dan ekstensifikasi pajak," tandasnya.