Prof Yusril Kembali Kutuk Penyebar Hoaks Mengatasnamakan Dirinya

MONITOR, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meluruskan sebuah tulisan yang mengatasnamakan dirinya dan viral di media sosial beberapa bulan yang lalu. Tuliasn yang mengangkat tema memilih muslim di Pilgub DKI itu dikatakan Yusril sebagai hoaks belaka.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa ini hoaks, bukan tulisan saya. Ada kata 'saudaraku seiman' yang tidak bisa digunakan oleh seorang muslim seperti saya," ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (21/2).

Menurut Guru Besar Universitas Indonesia tersebut, gaya bahasa dalam tulisan itu pun jauh berbeda dengan yang ia gunakan biasanya.

"Saya mohon jangan lagi tulisan hoaks ini diforward ke mana-mana. Salam hormat saya Yusril Ihza Mahendra," tutup cendikiawan muslim tersebut.

Berikut tulisan mengatas namakan Yusril Ihza Mahendra yang viral beberapa bulan lalu itu:

Oleh : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Pilihannya ada pada anda semua warga muslim DKI sebagai pemilih di Jakarta. Wallahu a’lam. Bagi kita mungkin tidak, tapi kelak anak cucu kita akan menjalani hidup yang berat, mengapa? Saudaraku seiman, negeri ini sedang diserang 5 kekuatan besar sekaligus dalam waktu bersamaan :

1. Komunis

2. Nasrani

3. Yahudi

4. Syiah

5. Munafikun.

Penyerangan telah dimulai sejak 18 tahun yang lalu dengan sangat sistematis, kini mereka telah berhasil masuk ke berbagai bidang : 

1. Pemerintah

2. Ekonomi

3. Politik

4. Media

5. Pertanian

6. Kesehatan

7. Pendidikan

8. Pesantren dsb nya.

Mereka juga telah menguasai struktur birokrasi, DPR, MPR, KPK, Polisi bahkan TNI sudah nyaris dilumpuhkan. Kiyai Pesantren dan Tokoh Akademisi Reformasi sudah mulai mendukung mereka, penawaran bersifat duniawi sangat aktif mereka lakukan. Paling parah adalah mereka telah berhasil mengubah konstitusi UUD 45, bahwa kini presiden bisa dijabat oleh seorang warga negara dengan KTP Non Pribumi.

Beberapa tokoh yang berupaya mengembalikan kemurnian konstitusi UUD 45 justru kemarin ditangkap dan dicurigai sebagai makar, tanpa alasan yang dapat dibuktikan.

Fakta kasat mata adalah Reklamasi Jakarta, dengan luas 800 Hektar akan mampu menampung lebih dari 20 juta penduduk imigran Cina. Seluruh imigran secara otomatis akan menjadi WNI dan memiliki KTP seumur hidup, mereka akan jadi penyumbang suara tetap setiap kali PILKADA dilangsungkan. Dengan 20 juta suara maka PILKADA akan mudah dimenangkan etnis Cina, sehingga Gubernur DKI dapat dipastikan akan selalu mereka raih, untuk selamanya.

Setelah Jakarta dikuasai maka berikutnya 200 juta imigran akan kembali masuk mengisi berbagai pulau negeri ini hingga tahun 2020, maka PILPRES pun akan mudah sekali mereka menangkan. Kini semua tergantung upaya kita, tak bisa lagi kita berharap pada DPR dan MPR bahkan TNI untuk menghalau ancaman ini. Bila sahabat Muslim tak peduli dengan kondisi ini, maka semua proses destruktif ini tak bisa dihentikan, dan tak ada jaminan anak cucumu terbebas dari murtad.

Pada saat itu, setiap hari akan menjadi hari yang berat untuk dilalui, penindasan dan perang sudah pasti tak terelakan. Buka mata buka hati wahai Saudaraku, Beberapa negara Muslim sudah mengalaminya, kini hancur lebur negaranya, kita adalah target mereka berikutnya. Kondisi mungkin akan segera berubah dalam hitungan bulan, dalam kurun 1 atau 2 tahun, semua proses sudah berjalan. Lakukan sesuatu wahai saudaraku, beritakan ini pada sahabat dan pada setiap Muslim di negeri ini, sampaikan dengan pelan, arif ..dengan kadar yang saudara kita mampu menerimanya.

Sungguh Allah Maha Melihat Upayamu, hingga kelak Allah akan selamatkan anak cucumu karena upayamu hari ini, semoga kita semua "Husnul Khotimah". Aamiin. Kondisi sebenarnya. Hanya mengingatkan … Akankah kita peduli?

 

 

Hoaks yang mengatasnamakan Yusril Ihza Mahendra bukan kali pertama, sebelumnya juga beredar berita palsu yang menyesatkan terkait sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Namun tak butuh waktu lama, hoaks yang menyangkut putusan Majelis Hakim PTUN tersebut segerah dibantah oleh berbagai pihak.