MONITOR, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat hukum kasus korupsi e-KTP. Meski secara aturan tidak ada larangan menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, namun sejak awal Presiden Joko Widodo telah berkomitmen menterinya tidak rangkap jabatan.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan Presiden Jokowi harus segera mengganti Airlangga Hartarto dari kursi Menteri Perindustrian. Menurut Ujang, jika komitmen itu dilanggar Jokowi, maka kewibawaan presiden akan hilang.
Namun, meski belum ada tanda-tanda Airlangga akan segera dicopot dari jabatan menteri perindustrian, Ujang yakin Jokowi masih komitmen terkait tidak boleh rangkap jabatan di kabinet yg dipimpinnya
"Mungkin sedang mencari waktu yg tepat untuk mengganti Airlangga dari Menperin. Bisa jadi sekalian mengganti Mensos yg akan berlaga di Pilgub Jatim," kata Ujang saat dihubungi MONITOR, Rabu (27/12).
Terkait dengan kesan lambatnya Presiden Jokowi mengganti Airlangga, apakah berhubungan dengan dukungan Golkar terhadap Jokowi di Pemilu 2019? Menurut Ujang, dukungan Golkar terhadap Jokowi sudah sejak zamannya Setya Novanto, sehingga tidak mungkin juga Airlangga dan Golkarnya tidak mendukung Jokowi.
"Ini soal waktu saja. Nunggu reshuffle. Karena jika Airlangga tidak diganti. Sama saja Jokowi menjilat ludahnya sendiri. Dan tidak mungkin itu. Jokowi pasti akan menjaga komitmen bahwa ketum partai tidak boleh rangkat jabatan menjadi menteri," tegas Ujang.