MONITOR, Jakarta – Islam Poros Kebangsaan sebagai bagian dari tafsir Islam Wasathiyah dalam bingkai ide, bisa saja terjadi dalam konstelasi politik menjelang Pilpres 2019. Untuk itu gagasan Poros Islam Kebangsaan harus dirancang secara serius oleh partai-partai Islam sebagai representasi Islam Wasathiyah.
Pikiran di atas digulirkan Prof Dr Masykuri Abdillah dalam Diskusi Publik bertajuk “Poros Islam Kebangsaan” yang digelar Pusat Kajian Media di Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, beberapa waktu lalu. Selain Masykuri Abdillah hadir pembicara lain, Komaruddin Hidayat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Islam wasathiyah yang disasar Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, adalah Islam pertengahan. Wasathiyyah menurut Masykuri, merupakan bagian yang sangat penting dari Islam itu sendiri. Ia adalah bagian dari ciri atau karakteristik yang prinsip dalam Islam.
“Dan dalam konteks menjelang Pilpres 2019, isu ini ditemukan di berbagai media sebagai satu cara untuk menggalang simpati publik. Dan harusnya upaya ini lebih dimatangkan agar partai-partai Islam mampu mewujudkan Poros Islam Kebangsaan secara lebih real, “ ujar Masykuri.
Dalam pandangan Masykuri, secara konsep Islam wasathiyyah bisa diturunkan dalam Poros Islam Kebangsaan menjelang Pilpres 2019, sehingga pemaknaan lebih bisa dipraktikan dalam kehidupan nyata.
“Sejarah koalisi Islam, melihat sejarah konstelasi politik Islam di masa lalu, sangat mungkin terjadi, dan bisa saja terjadi di 2019. Akan tetapi sejarah juga mengatakan bahwa terjadi juga dalam konflik-konflik internal ketika koalisi Islam terbentuk. Fakta ini jangan dilupakan. Untuk itu partai-partai Islam yang ada sekarang ini harus lebih menekankan perlunya kebersamaan,” ujar alumnus Hamburg University, Jerman, Jurusan Islamic Studies pada the Department of Middle Eastern History and Culture itu.
Untuk itu, dalam pandangan Masykuri, ada empat pilar yang akan saling menopang ketika Poros Islam Kebangsaan terbentuk. Empat pilar itu; massa, money, managemen dan media, akan saling bahu membahu.
“Apakah koalisi partai Islam yang akan tergabung dalam Poros Islam Kebangsaan bisa memenuhi empat pilar tersebut? Mengakomodasi empat pilar dalam membangun Poros Islam Kebangsaan, adalah sebuah keharusan,” ujar Masykuri.
Akomodasi lanjut Masykuri, adalah menerima aspirasi umat baik dalam bentuk ide maupun tokoh yang akan dijadikan simbol dalam membentuk Poros Islam Kebangsaan. Banyak tokoh alumni PMII, HMI yang masuk partai nasionalis, yang bisa dijadikan ikon dalam pergerakan Poros Islam Kebangsaan.
Sementara itu Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Dr Komaruddin Hidayat memandang jika mau membangun Poros Islam Kebangsaan harus dimulai dari individu yang kuat, yang punya akar dalam kehidupan publik. Dalam konteks bernegara, sekalipun pilar agama militan, kalau pilar sains dan pranata sosial lemah, negara pasti lemah. Ekonomi lemah, kualitas pendidikan dan demokrasi sulit bersaing.
“Umat Islam punya saham politik yang besar dalam berdirinya republik ini. Yang paling banyak pahlawannya dan orang yang berjuang itu umat Islam. Logis jika umat Islam minta jatah yang banyak,” ujar Komar.
Lebih jauh Komar menambahkan, menghadapkan Islam dan kebangsaan perlu dipertimbangkan dalam waktu dan konteks kapan. Karena semua partai sadar bahwa tanpa dukungan Islam, mereka tidak akan menang. Karena umat Islam sangat besar jumlahnya.
“Dengan one man one vote, semua parpol ingin memperbanyak saham. Saham itu berupa jumlah pemilih. Semakin besar pemilih, semakin banyak kursi yang dimiliki di DPR. Semakin banyak kursi di DPR, semakin besar posisi bargaining dalam meminta jatah menteri ke presiden,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.