Tak Kunjung Pilih Cawapres, Demokrat Sindir Jokowi Begini

Presiden Jokowi bersama Gubernur NTB TBG Zainul Madji

MONITOR, Jakarta – Pendaftaran pasangan Calon Presiden (Capres) sudah tinggal hitungan hari. Namun sampai saat ini belum ada satu pun pasangan yang mendeklarasikan diri. Baik kubu petahana (Presiden Joko Widodo) maupun penantang sepertinya sama-sama menunggu kepastian lawannya.

Jokowi yang memilih menunggu lawan muncul duluan, dianggap kubu Partai Demokrat sebagai sikap kurang berani. Hal itu berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi petahana pada Pilpres 2009 lalu.

Ya, saat itu jauh-jauh hari SBY sudah mengumumkan siapa pendampingnya. SBY tidak bermain teka-teki seperti Jokowi. Itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin dalam diskusi bertajuk “Cerita di Balik Drama Copras Capres” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7).

“Kami melihat kubu partai pendukung pemerintah belum ada kepastian juga. Katanya sudah mengantongi nama, tapi kantongnya banyak ternyata, ini masih enggak jelas juga, yang mana (cawapresnya),” ucap Didi sembari tertawa.

Memang dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengaku sudah mengantongi nama bakal cawapresnya. Bahkan, enam parpol koalisi pengusung dikabarkan sudah menemukan kata sepakat nama yang akan mendampingi Jokowi.

Seharusnya, kata Didi, Jokowi bersama enam partai koalisinya memberikan sebuah kepastian sehingga ada kejelasan bagi masyarakat. Misalnya, si A yang diputuskan untuk mendampingi suami Iriana di Pilpres 2019 sebagai cawapres. Dengan begitu, mereka bisa mempersiapkan diri memenangkan duet Jokowi – A.

“Seperti misalnya pada Pemilu 2009, jauh hari sebelum pendaftaran, Pak SBY sudah berani mengumumkan siapa yang menjadi cawapresnya, saat itu Pak Boediono. Tanpa khawatir koalisi yang ada akan bubar, atau ada yang meninggalkan koalisi,” tutur Didi.

Faktanya, menurut putra mantan menteri hukum dan HAM Amir Syamsudin ini, keputusan SBY mendapat dukungan tidak saja dari koalisi, tapi juga masyarakat.

“Setelah Pak SBY mengumumkan pada saat itu, koalisi semakin solid dan kuat. Dukungan itu hampir 80 persen. Saat ini yang jadi pertanyaan kenapa tidak diumumkan saja (oleh Jokowi). Itu kan lebih jelas dan elok,” pungkasnya.