Rizal Ramli Ingatkan Masyarakat Soal Bahaya Neoliberalisme

Ekonom, Rizal Ramli (Foto: Zul/Monitor)

MONITOR, Jakarta – Ekonom Senior Rizal Ramli mengingatkan, ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita founding fathers berada di tengah sistem perekonomian dunia. Hal itu melihat adanya upaya segelintir elit pemerintah yang mencoba untuk membawa negara ini menerapkan praktik ekonomi neoliberal di Indonesia.

“Negara harusnya memainkan peranan pentingnya dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu sebabnya, kita harus melawan setiap upaya dan praktik yang hendak menerapkan ekonomi neoliberal di Indonesia,” kata Rizal dalam bincang bersama awak media, di Kediamannya, di Kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/4).
Masih dikatakan Rizal, ciri dari suatu negara menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme, yakni setiap kebijakannya selalu mengedepankan keuntungan bagi para pelaku usaha besar maupun asing, ketimbang para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cenderung banyak dirugikan.
“Neoliberalisme adalah faham ekonomi yang mengecilkan peran negara seminim mungkin, dimana paham ini menghendaki seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas,” papar mantan menteri keuangan era Presiden Gus Dur.
Tidak hanya itu, Rizal juga menjelaskan ciri lain sistem ekonomi neoliberal yang sedang diterapkan suatu negara yaknk, selalu memotong subsidi dan menaikan harga barang dan jasa sesuai standar Internasional. Padahal, pendapatan rakyat jauh di bawah standar tersebut.
Ia mengatakan, selam Indonesia mengikuti model pembangunan neoliberal ala Bank Dunia, kondisi ekonomi tidak akan pernah tumbuh di atas 6,5 persen. Hal itu, kata Rizal, dikarenakan sangat bergantungnya pada utang luar negeri.
“Jika ekonomi tumbuh lebih dari 6,5 persen maka akan terkendala oleh utang yang semakin tinggi dan terjadinya overheating,” sebut dia.
Oleh karena itu, mantan kepala Bulog ini menekankan ketika suatu negara yang mulai menerapkan sistem ekonomi neoliberal maka anggarannya akan diprioritaskan untuk membayar pokok dan bunga utang (credits first).
“APBN 2018, Indonesia mengalokasikan anggaran mencapai Rp800 triliun atau hampir sepertiga hanya akan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang . Dan angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, gaji, dan tunjangan pegawai Negari,” imbuhnya.
“Hal ini menegaskan kembali tekad kami untuk melawan penerapan kebijakan neoliberalisme di Indonesia, siapapun pembuat dan pelaksana kebijakan neoliberalisme di Indonesia akan kita lawan,” pungkas Rizal saat ditemani koleganya Kwik Kian Gie.