Polemik Gaji BPIP, PKS : Memalukan dan Menciderai Nurani Rakyat

Dewan Pengarah dan Kepala UKP PIP saat dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta (setkab.go.id)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera angkat bicara terkait polemik Keputusan Presiden (Keppres) tentang gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Politikus yang lantang mengkampanyekan #2019GantiPresiden itu mengecam gaji pejabat BPIP yang nominalnya mencapai 100 juta perbulan.

Menurut Mardani Keppres tersebut memalukan dan menciderai rakyat Indonesia mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami defisit.

“Keppres ini sangat memalukan dan  menciderai hati nurani rakyat Indonesia!” katanya melalui siaran pers, Senin (28/5/2018).

Mardani mengaku mendukung adanya lembaga BPIP sebagai upaya penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia, namun ia menyayangkan Keppres tentang gaji BPIP yang dinilainya sangat membebani negara dengan anggaran yang tidak sedikit.

“Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai Rp1,3 milyar per orang selama satu tahun,” jelasnya.

Mardani menegaskan di tengah perekonomian Indonesia yang berat; rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.

“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Mantan Ketua Tim pemenangan Anies-Sandi tersebut pemerintah mmencontohkan Malaysia yang memotong gaji para menteri karena ekonomi sedang tidak stabil.

“Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya,” tandasnya.