Pengamat Sebut Pemerintah Salah Keluarkan Kebijakan Pembangunan 

Diskusi KAHMI Jaya (Foto:Apes)

MONITOR, Jakarta – Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak tepat. Akibatnya ekonomi Indonesia mengalami kesulitan.

“Kenapa kondisi ekonomi kita bisa sesulit ini? Ini karena menteri-menter Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak melakukan kebijakan yang salah dalam melakukan pembangunan infrastruktur,” kata Ichsanuddin dalam diskusi yang digelar KAHMI Jaya, di Sekretariat Bersama The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6).

Ichsanudin pun mencontohkan, rencana pencairan dana pinjaman dari Bank Dunia pada bulan  ini yang dianggapnya belum dapat mengatasi semua persoalan. Kata dia, pinjaman tersebut bahkan lebih menjadikan negara semakin terpuruk. Saat ini menurutnya pinjaman luar negeri sudah mencapai Rp.5, 941 triliun.

“Kita jangan main-main soal dollar. Jokowi harus membenarkan surplus. Rencana pinjaman Bank Dunia dalam waktu dekat 300 jt USD bukan jaminan. Bahkan pinjaman itu bisa menjadikan Indonesia makin hancur. Indonesia dikasi darah tapi tidak menolong,” tegasnya

“Utang luar negeri sekarang Rp 5, 941 miliar. Untuk mengatasi sedikit persoalan ini seharusnya posisi tukar rupiah diperbaiki dahulu yakniebesar Rp.13,700,” tambahnya.

Dilain pihak, berbicara soal imigran gelap dan tenaga kerja asing (TKA), yang banyak masuk ke tanah air. Ichsanudin menilai hal itu pun salah satu bagian dari keputusan salah.

Pasalnya, disaat negara-negara lain tengah sibuk melakukan pengetatan untuk melindungi kesejahteraan warganya, seperti Inggris dengan brexitnya serta Amerika dengan proteksionisme, Indonesia sebaliknya. Bahkan terbaru Presiden Jokowi memperbolehkan warga negara asing duduki jabatan strategis di BUMN.

Situasi impor TKA saat ini, menurut Ichsanudin, gejalanya mirip dengan situasi di Amerika tahun 2004 silam. Dimana George Walker Bush yang merupakan sosok incumbent kala itu berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan menggaet para imigran melalui kebijakan pemberian kredit murah rumahan.

“Kita lihat dalam perspektif ekonomi. Saya mengambil contoh paling menarik adalah ketika perbandingan nyata di Amerika, George Walker Bush waktu kampanye 2004, ia memberdayakan imigran dengan kredit murah rumahan. Saya ulangi lagi, Bush ketika melawan John Kerry, ia memenangkan pemilihan dengan cara memberikan kredit murah rumahan,” ungkapnya.

Menurut Ichsanuddin, Trump pada intinya ingin melakukan proteksionisme. Yakni melakukan perlindungan terhadap kesejahteraan warganya di dalam negeri Amerika sendiri.

“Ini juga saya tanyakan ke Sri Mulyani. Ketika saya berdiskusi di PTIK dengan Sri Mulyani dan Agus Martowardojo (bankir yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank BI), apakah kebijakan Donald Trump dengan proteksionismenya itu adalah kebijakan deglobalisasi atau globalisasi?” pungkasnya.