Jokowi Bicara Pemimpin Harus Punya Pengalaman, PKS Ingat Zaman Orba

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (dok: Rangga Monitor)

MONITOR, Jakarta – Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi pernyataan capres nomor urut 01, Joko Widodo, yang menyebut pemimpin bangsa harus memiliki pengalaman memimpin pemerintahan.

Menyinggung pernyataan Jokowi, Hidayat Nur Wahid menilai hal tersebut mengingatkannya pada era orde baru. Di masa itu, sosok presiden harus memiliki pengalaman menjadi presiden.

“Jokowi bicara ‘Pemimpin Harus Punya Pengalaman‘. Tapi kok jadi ingatkan pernyataan populer zaman Orba ya, syarat jadi Presiden, punya pengalaman jadi Presiden,” demikian kata Hidayat Nur, Senin (14/1).

Sementara konteks saat ini, Hidayat membenarkan bahwa rakyat Indonesia juga memiliki pengalaman merasakan kepemimpinan seorang Presiden yang gagal menunaikan janji-janjinya.

“Dan rakyat Indonesia punya pengalaman, rasakan Presiden yang berpengalaman gagal penuhi janji-janjinya juga,” tukasnya menyindir.

Sebagaimana diketahui, Jokowi, begitu sapaan populernya, berbicara soal pengalaman memimpin di hadapan ribuan alumni Universitas Indonesia pada Sabtu (12/1) lalu di Plasa Selatan Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jokowi menceritakan pengalamannya dalam mengelola pemerintahan mulai dari lingkup kota, provinsi hingga negara. “Saya masuk dari dunia bisnis ke pemerintahan. Apa yang saya alami saat itu saya terkaget-kaget dan pusing karena di awal pengelolaan bisnis dan pemerintahan berbeda sekali,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku dirinya merasakan betul perbedaan mengelola bisnis dan pemerintahan, terlebih saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Presiden. Ia mengaku, butuh waktu setidaknya 2 tahun untuk belajar mengelola pemerintahan.

“Diperlukan pengalaman dalam memerintah apalagi sebuah negata yang besar. Jangan coba-coba dong. Hampir 1,5 tahun prosesnya saya belajar pagi, siang, malam belajar karena berbeda sekali,” sambungnya.

Karena itu ia meminta kepada para masyarakat agar memilih pemimpin yang berpengalaman. “Karena pengelolaan pemerintahan sangat berbeda dengan manajemen bisnis,” ucapnya.