MONITOR, Jakarta – Aparat Kepolisian Republik Indonesia dan jajaran TNI dinilai sangat profesional, proporsional dan independen dalam mengawal proses pesta demokrasi 2019. Pujian ini dilontarkan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane.
Kesiagaan TNI Polri ini, dikatakan Neta, tetap terjaga hingga proses Pilpres 2019 tuntas, yang dimulai dari masa tenang, saat pencoblosan, saat penghitungan suara, pengumuman pemenang pilpres hingga pelantikan presiden terpilih.
“Potensi gangguan itu ada di beberapa daerah rawan, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua. Potensi gangguan itu kian berkembang dengan adanya berbagai isu mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD,” kata Neta Pane, Senin (15/4).
IPW melihat, Polri sudah mendata daerah daerah rawan itu, termasuk kelompok kelompok yang berpotensi melakukan gangguan keamanan. Namun diharapkan, keberadaan kelompok kelompok ini perlu “dikunci” dan begitu bergerak harus “disapu bersih” agar tidak menjadi preseden yang menyebar kemana mana.
“Antisipasi dan deteksi dini harus ekstra dilakukan Polri mulai dari sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara di tingkat KPUD. Hal ini ekstra perlu dilakukan karena adanya kelompok kelompok yang tidak siap kalah dan mau menang sendiri,” terangnya.
