Alasan Fraksi Gerindra Tetap Gulirkan Hak Angket Plt Gubernur Jabar

Politikus Gerindra Ahmad Muzani (dok: Rangga/Monitor)

MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tetap menggulirkan dukungan agar dewan menggunakan hak angket terkait penetapan polisi aktif Komjen pol M Iriawan sebagai pelaksana tugas (PLT) gubernur Jawa Barat (Jabar).

Dirinya mengaku jika digunakannya hak angket untuk mempertanyakan dasar secara aturan perundang-undangan.

“Ya persoalannya kan bukan di situ, yang kami mau tanyakan adalah UU Kepolisian. Di mana seorang polisi aktif dilakukan penempatan kedinasan yang tidak ada kaitannya dengan dinas kepolisian malah yang bersangkutan harusnya nonaktif atau pensiun terlebih dulu,” kata Muzani, Senin (25/6).

“Nah pertanyyaannya adalah apakah Pak Iwan yang sekarang menjadi Plt gubernur itu ada kaitannya ga dengan kepentibgan kepolisian?,” tanyanya. “Kalau gak ada kaitannya maka harus nonaktif atau pensiun.”

Ia berdalih menggunakan hak angket sebagai bentuk tugas dan pokok dewan dalam melakukan pengawasannya terhadap jalannya kinerja pemerintahan .

“Kalau kami lakukan ya maksudnya seperti itu. Untuk memberikan kontrol yg lebih baik kepada pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah tidak cukup untuk mengklarifikasi hal tersebut pada tingkat rapat kerja dengan menteri dalam negeri saja?. Wakil ketua MPR RI itu mengatakan munculnya wacana digulirkannya hak angket juga berasal dari apa yang disampaikan Mendagri sendiri.

“Ya kita akan lihat penjelasan kemendagri seperti apa, karena di awal kemendagri kan juga memberi penjelasan bukan saya yang neken. Seperti itu. Bapak presiden, lah bapak presiden bilangnya kan atas usulan kemendagri. Kan meskipun sudah dijelaskan masing-masing pihak tapi lemparan seperti ini kan harus juga dijelaskan dalam sebuah forum. Apakah Pansus, apakah panja atau apa?,” tegasnya.

“Jadi kami akan lihat perkembangan yang ada pemerintah. Karena tren saling melempar menjadi tren dalam pemerintahan saat ini. Kami tidak ingin pemerintahan berjalan saling melempar tanggungjawab ketika publik mempertanyakan persoalan kebijakan pemerintah,” pungkas Muzani.