MONITOR, Jakarta – Penunjukan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Golkar pada rapat pleno DPP Partai Golkar kemarin sesuai dengan keinginan Setya Novanto yang sebelumnya mengirimkan surat bermaterai.
Pada rapat pleno tersebut diputuskan, penentuan ketua umum definitif menunggu hasil praperadilan Novanto yang akan disidangkan oleh PN Jakarta Selatan 30 November 2017 mendatang.
Jika praperadilan Novanto dikabulkan, otomatis ia masih tetap menjabat ketua umum. Namun jika praperadilan ditolak maka DPP Golkar akan menggelar rapat pleno kembali untuk memintanya mundur dari jabatannya atau menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Menurut Idrus Marham, penunjukkan dirinya sebagai Plt ketua umum guna memastikan tetap berjalannya roda partai, terutama dalam menghadapi agenda besar politik menjelang Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019.
"Penunjukkan saya lebih karenakan agar gerak organisasi tetap berjalan, apalagi kita akan menghadapi agenda besar politik 2018 dan 2019," katanya seperti dikutip dari wawancaranya dengan radio Elshinta di Jakarta, Rabu (22/11).
Idrus mengharapkan, semua pihak memahami dan menghormati keputusan partainya dalam menyikapi kasus Setya Novanto. Ia berharap, anggota DPR Fraksi Golkar tetap solid dan bekerja maksimal melayani aspirasi masyarakat serta tidak terpengaruh persoalan hukum ketua umumnya.
"Kita menghormati KPK sebagai penegak hukum. Kita juga berharap semua pihak memahami dan menghormati keputusan partai Golkar dalam menyikapi Pak Novanto. Anggota fraksi Golkar tetap solid bekerja seperti biasa, melayani aspirasi masyarakat," ungkap Idrus Marham yang juga Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar.