Pengamat Politik UPH Ingatkan Airlangga Soal Penyusunan Struktur Golkar

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto kerap menggembar-gemborkan jargon perubahan di partai yang kini dipimpinnya. Dirinya sering kali mengumandangkan Golkar “Bersih” sebagai branding baru. Branding tersebut, sangat bagus dan mampu mengangkat elektabilitas partai. Belum lama setelah pengangkatan Airlangga menjadi Ketum Golkar, elektabilitas Golkar langsung bergerak naik.

Pengamat Politik Dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Emrus Sihombing menilai jargon yang digembar-gemborkan Ketum Golkar cukup bagus, akan tetapi hal itu perlu dirawat dengan kebijakan, program dan perilaku politik seluruh kader Golkar ke depan, utamanya dalam menyusun komposisi kepengurusan DPP. Bila tidak dirawat, bisa jadi elekatabilitas Golkar kembali menurun drastis. Sebab, harus diakui bahwa Golkar saat ini berada pada  proses pemulihan sehingga perlu langkah kehati-hatian.

“Sebagai contoh, pekan ini ada reaksi publik tentang pengangkatan Bambang Soesatyo (BS) sebagai Ketua DPR-RI. Pandangan miring muncul dari bebagai kalangan terkait pengangkatan tersebut. Ada yang mengatakan,  pengangkatan BS oleh Golkar menjadi Ketua DPR-RI, sebagai menggali kubur sendiri. LSM anti korupsi pun menyarankan agar BS ditarik  kembali dari kursi Ketua DPR-RI. Bahkan KPK menegaskan tetap memeriksa BS dalam kasus e-KTP. Reaksi ini sebagai bukti penolakan BS sebagai Ketua DPR-RI. Tentu, ini menjadi embrio beban bagi AH untuk memimpin Golkar dan menghadapi persaingan politik pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019,” kata Emrus melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Rabu (17/1).

Karena itu, lanjut Emrus, respon publik yang kurang produktif terkait pengangkatan BS tersebut, harus menjadi perhatian serius dan utama bagi Airlangga dalam menyusun kepengurusan DPP agar partai ini tidak tersandera oleh rekam jejak seseorang atau beberapa orang yang kurang baik yang duduk di struktur partai. Misalnya, berpotensi menjadi tersangka di KPK.

“Menurut hemat saya, dalam menempatkan sesorang di kepengurusan DPP Golkar, utamanya pada posisi strategis seperti Sekjen, Bendahara, dan ketua-ketua bidang, harus berbasis paling tidak pada empat hal berikut ini,” imbuh Direktur Eksekutif EmrusCorner ini.

Untuk itu, Emrus menyarankan, sebelum menyusun struktur dan penempatan kader diposisi strategis, sebaiknya Pemimpin Golkar sebaiknya mempertimbangkan berbagai hal.

“Pertama, bersih dari perilaku koruptif. Untuk itu, sebelum mengangkat seseorang duduk di posisi tertentu di DPP Golkar, sebaiknya AH meminta masukan dan informasi dari KPK  tentang pontensi orang tersebut terlibat korupsi,” ujar Emrus.

Selain itu, yang kedua, tim kepengurusan DPP sejatinya orang yang berjuang selama ini menggelorakan Golkar “bersih”. “Menurut pengamatan saya, tidak sedikit kader Golkar yang punya idealisme dan integritas kukuh. Sosok yang sering mengelorakan Golkar bersih, misalnya, seperti Zainal Bintang dan Palar Batubara dari tokoh senior, Airlangga Hartarto dari generasi antara dan Ahmad Doli Kurnia, H. Supriyadi, MT,S. Sos. serta Muslim Jaya Butar-butar representasi tokoh generasi muda,” paparnya.

“Mereka ini konsisten dan terus berjuang membawa Golkar besih yang berujung diselenggarakannya Munaslub Desember 2017, sebulan yang lalu. Untuk itu, kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan AH, sebaiknya orang baru dari kader lama. Saran saya, pengurus lama mengambil sikap legowo untuk tidak masuk di DPP,”tambah Emrus.

Dia juga mengungkapkan, pengurus DPP setidaknya sudah lima tahun menjadi kader Golkar yang dibuktikan dengan KTA. Tim kepengurusan DPP diisi oleh kader Golkar yang sudah banyak makan “asam-garam” di Golkar. Kader yang masih seumur jagung, sebaiknya tidak diikutsertakan dalam susunan DPP. Sebab, kader baru ini belum mengetahui, memahami apalagi menghayati perjuangan ideologi politik Golkar. Di samping itu, bila kader seumur jagung duduk di DPP, dipastikan menimbulkan kecemburuan sosial di internal Golkar sendiri.

“Yang terakhir keempat, yang takkalah pentingnya, para kader yang akan dipercaya berada di DPP, selama menjadi kader harus menunjukkan pengabdian yang luar biasa, dedikasi yang tinggi, loyalitas yang teruji dan tidak pernah tercela,” tutup Emrus.