MONITOR, Jakarta – Beredar luasnya isu tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos menuai kecaman dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Selain isu hoaks kontainer, ada juga isu mengenai angka 31 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) tambahan yang dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.
Tjahjo prihatin masih banyak fitnah-fitnah keji yang muncul menjelang perhelatan Pemilu 2019. Ia menilai, fenomena tersebut jelas menimbulkan permusuhan antar masyarakat.
“Jelas ini berita fitnah, berita -berita yang mengumbar rasa cemas bermusuhan,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Kamis (3/1) siang.
Ia pun mengecam praktik penyebaran isu-isu bohong dan tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, Pemerintah, peserta Pemilu sendiri dan pihak terkait lainnya yang sejak awal konsisten menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam mengawal jalannya dari setiap tahapan Pemilu Serentak 2019.
Ia menilai, berita hoaks, fitnah, berujar kebencian dan politisasi SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi, apalagi sudah merusak proses konsolidasi demokrasi, yaitu Pemilu langsung yang nantinya digelar di 17 April 2019 yang tahapan-tahapannya dan prosesnya sudah berjalan transparan dan demokratis.
Untuk itu, Tjahjo mengajak semua pihak untuk bergerak menolak dan melawan racun demokrasi tersebut. “Mari kita bergerak untuk melawan dan melaporkan kepada aparat Kepolisian, jika kita menerima berita-berita hoaks, fitnah, berujar kebencian yang merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” pintanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan berita terkait adanya isu ditemukannya 7 kontainer dari China yang informasinya berisi masing-masing 10 juta surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam keadaan tercoblos pada nomor urut 01, dan ditemukan pertama kali oleh anggota Marinir adalah tidak benar alias hoaks.
