Program Mentan dongkrak Respon Positif pada Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai berbagai program strategis Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selama empat tahun terakhir, menghasilkan berbagai prestasi reformasi birokrasi dan capaian makro pertanian. Hal ini mendapatkan direspon positif dari publik dan kalangan dunia usaha.

“Berkaitan dengan data beras. Komentar saya ya dari dulu hingga sekarang sudah satu pintu sumber BPS. Tidak ada kontroversi data. Semua data Kementan pun bersumber BPS,” demikian tegas Gandhi di Bogor, Minggu (4/11).

Dia menegaskan rilis BPS dengan metode KSA diperoleh surplus 2,85 juta ton beras dan data stock beras di BULOG saat ini 2,4 juta ton, artinya beras surplus dan cukup aman. Ini juga berkat program-program pemerintah yang direspon positif petani.

“Fakta prestasi tersendiri, surplus 2,8 juta ton, merupakan hasil nyata penyediaan pasokan beras. Berbagai program perbaikan irigasi, bantuan alat alat, pupuk benih, asuransi pertanian dan lainnya memacu semangat petani dan memberikan citra postif bagi petani. Ini wujud nyata Pemerintah telah hadir ditengah tengah petani,” tegas Gandhi.

“Jadi kalau ada pendapat miring dari pengamat yang tidak memahami pertanian, ya mungkin harus banyak turun ke lapangan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Gandhi menyebutkan citra positif dalam menopang perekonomian nasional dapat dilihat dari berbagai prestasi Kementan juga dapat dilihat dari kinerja ekspor. Kebijakan mendorong ekspor dengan berbagai kemudahan regulasi dan pelayanan jemput bola telah direspon positif dunia usaha.

Dari data BPS, kinerja ekspor pertanian 2017 sebesar Rp 441 triliun naik 24 persen dibandingkan 2016 sebesar Rp 385 triliun. Pertanian menurunkan inflasi bahakan makanan menjadi pada 2017 sebesar 1,26 persen turun 88,9 persen dibandingkan 2013 sebesar 11,35 persen.

“Saya menilai dampak kebijakan regulasi dengan mencabut 291 Permentan, mampu mendongkrak investasi tahun 2017 menjadi Rp 45,9 triliun naik 14 persen pertahun dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun. Ini dari data BKPM,” tutur Gandhi.

Tak hanya, sambung Gandhi, investasi yang tepat serta alokasi APBN yang fokus telah berdampak pertumbuhan PDB pertanian 2017 sesuai sumber BPS sebesar Rl 1.344 triliun naik Rp 350 triliun dibandingkan 2013 sebesar Rp 995 triliun. Data BPS pun menujunkkan kemiskinan di pedesaan pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa menurun 10,88 persen dibandingkan Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa.

“Jadi para pengamat jangan mengaitkan kinerjan pertanian dengan kepentingan politik hajatan Pilpres 2019. Ini kan tidak etis,” tukasnya.

Sebelumnya, pada Sabtu kemarin, (3/11), Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan sektor pertanian Indonesia kini sudah sangat maju, sehingga mampu panen tiga kali dalam setahun. Karenya, ia mengingatkan Pemerintah tidak menjadikan musim paceklik sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan impor beras di masa mendatang.

“Kondisi sekarang sudah berubah. Dengan terobosan dan persiapan yang dilakukan Kementerian Pertanian, meski musim paceklik, di beberapa daerah petani masih bisa menanam. Panen yang biasanya cuma dua kali dalam setahun, kini bertambah menjadi tiga kali,” katanya.

Menurut Edhy, paceklik bukan sesuatu yang tidak bisa prediksi. Pasalnya, pada periode lalu 2015, Indonesia pernah mengalami paceklik terpanjang sejarah pertanian, yaitu elnino.

“Tapi, alhamdulillah panen para petani kita malah meningkat. Padahal elnino saat itu, ada kebakaran lahan, tapi produksi tetap ada kok,” tegasnya.

Karenanya, kata Edhy. sangat tidak tepat jika langsung memvonis Indonesia bakal kekurangan stok beras saat musim paceklik. Sebab, impor justru akan melemahkan semangat petani yang tengah menanam.

“Impor yang dilakukan akan menggerus harga beras produksi petani,” ucapnya.

Kepala Bagian Pengadaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Toto Sumanto menegaskan berbagai program reformasi Kementan termasuk di dalamnya revolusi mentan menghasilkan prestasi.

Pertama, penghargaan National Procurement Award 2018 kategori Instansi Terbaik dalam pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, diberikan oleh LKPP. Kedua, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, atas kinerja laporan keuangan selama dua tahun berturut turut 2016-2017. WTP merupakan opini tertinggi tidak pernah dicapai pada periode sebelumnya.

“Ketiga, penghargaan kementerian dengan sistem pengendalian gratifikasi, terbaik dalam anti gratifikasi dari KPK pada 2017. Keempat, Kementan memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas pengelolaan kepegawaian terbaik tingkat kementerian besar,” tegas Toto.

Perlu diketahui, sebelumnya Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan penggunaan data pangan yang digunakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berbuntut panjang.

Dikhawatirkan, dapat membuat para petani enggan memberikan suaranya kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pengamat Politik Siti Zuhro pun berpendapat hal itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.