Pemerintah Dapat Kucuran Utang Bank Dunia, PP Satria: Jangan Andalkan Utang Saja

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria) Moh Nizar Zahro mengingatkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengandalkan utang dalam mengelola negara.

Hal itu terkait dengan Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia yang menyetujui pinjaman baru senilai USD300 juta atau setara Rp4,2 triliun (kurs Rp14.000) yang akan mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi di sektor kemaritiman.

“Utang ini peruntukannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Jangan mengelola negara dengan mengandalkan hutang,” kata Nizar saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (1/7).

“Kalau hanya mengandalkan utang dan tidak melakukan kreativitas untuk meningkatkan sumber pemasukan APBN, semua orang bisa menjadi Presiden. Tidak perlu Jokowi,” tegasnya.

Masih dikatakan dia, utang yang diklaim untuk menopang program reformasi maritim di Indonesia, tidak sejalan dengan program yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi pada Pemilu 2014 lalu. Pasalnya, hingga di tahun ke 4 pemerintahannya tidak ada terobosan baru dan progresif, poros maritim hanya gagasan melangit yang tidak terealisasi.

“Karena itulah hutang ini harus disoroti bersama. Jangan sampai hanya jadi lahan baru korupsi yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu,” ungkap politisi yang juga anggota komisi X DPR RI ini.

Tidak hanya itu, Nizar juga mengkritik utang negara yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) mencatat utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

“Padahal saat kampanye pilpres tahun 2014 lalu, pihak Jokowi berjanji akan menolak hutang luar negeri. Tapi, kenyataannya justru sebaliknya,” pungkas anggota dewan badan anggaran tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru senilai 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang akan mendukung pemerintah Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim.