Digitalisasi Nozzle Diharapkan Permudah Pemantauan BBM Bersubsidi

Menteri BUMN Rini M Soemarno (keempat kiri) bersama dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (ketiga kanan), Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng (kanan), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kedua kiri), Direktur Utama Telkom Alex Sinaga (kedua kanan) dan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (kiri) menyaksikan penandatanganan Kerjasama Digitalisasi Pom Bensin (SPBU Pertamina) yang dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid (ketiga kiri) dan Direktur Enterprise & Business Sevice Telkom Dian Rachmawan (keempat kanan) di Lantai 21, Gedung Kementrian BUMN, Jakarta pada Jumat (31/8).

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengapresiasi langkah yang diambil oleh PT Pertamina dengan PT Telekomunikasi Indonesia saat menekan penandatanganan kerja sama digitalisasi nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, Jumat (31/8).

“Hari ini sangat menggembirakan karena tren di dunia nantinya semuanya akan berdasarkan data analisis. Ini era baru dimana kita bersaing dengan analisis big data salah satu komponennya adalah digitalisasi,” kata Arcandra.

Menurut Arcandra, dengan adanya digitalisasi nozzle, maka akan memudahkan pemantauan data penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan oleh masing-masing SPBU secara realtime melalui handphone.

“Kita harap dengan program dari Pertamina untuk mendapatkan data yang langsung online dan bisa dilihat ultimate goal-nya dari handphone kita. Berapa kebutuhan masing-masing SPBU, apakah SPBU tersebut menyalurkan solar sesuai yang diperuntukkan, apakah tangki-tangki yang SPBU punya supply chain-nya sudah efisien atau tidak,” harap Arcandra.

Selain itu, proses digitalisasi nozzle itu memiliki keunggulan dalam memonitor kebutuhan subsidi energi yang diajukan oleh Kementerian ESDM dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp150 triliun.

“RAPBN kemarin yang kita ajukan untuk subsidi energi ada Rp150 triliun. Cukup besar. Dari Rp150 triliun, sekian persennya untuk peruntukan BBM dan LPG. Untuk BBM yang terbesar ada di solar,” ujar Arcandra.

Selama ini, kata dia, pendataan kebutuhan dan penyaluran subsidi solar dilakukan secara manual sehingga tidak bisa dimonitor secara akurat dan realtime. Melalui penggunaan digitalisasi SPBU dalam nozzle, maka jumlah kebutuhan dan penyaluran subsidi tidak lagi berdasarkan perkiraan semata.

“Tidak mungkin lagi kita akan dapatkan hasil survei atau rasa-rasanya. Dengan adanya program ini tidak ada lagi perasaan yang bermain, yang bermain adalah data,” ungkapa Arcandra.

Untuk itu, Pemerintah meminta Pertamina untuk memanfaatkan digitalisasi SPBU demi mendapatkan akurasi data. “Kami berharap kepada Pertamina untuk bersungguh-sungguh (menerapkannya),” pesan Arcandra.

Senada dengan Arcandra, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan percepatan program pengoperasian nozzel dengan sistem digital dilakukan demi mengantisipasi situasi kelangkaan BBM. “Jangan kekurangan, tapi jangan juga berlebihan karena cost kelebihan stok akan mahal sehingga menggerus keuntungan Pertamina,” jelas Rini.

Sebagai informasi, Pemerintah akan memasang sistem digital pada 75.000 nozzle di 5.518 SPBU seluruh Indonesia. Pemerintah senidiri menargetkan akan menyelesaikan proses digitalisasi ini pada pertengahan tahun 2019 mendatang.