Atasi Masalah Gizi Ganda, BKKBN Dirikan Kampung KB

Sekitar 37% atau hampir 9 juta anak balita mengalami stunting dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting ke 5 terbesar

Forum Jurnalis yang bertema tema “Dengan Semangat Gotong Royong dan Sinergi, Kita Jadikan Kampung KB sebagai Poros Keluarga Berkualitas” di Kantor BKKBN Jakarta

MONITOR, Jakarta – Indonesia saat ini sedang mengatasi permasalahan gizi ganda, yakni kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa. Berdasarkan data tahun 2013, sekitar 37% atau hampir 9 juta anak balita mengalami stunting dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting ke 5 terbesar.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Agus Sukiswo mengatakan, anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh keluarga yang miskin dan kurang mampu, akan tetapi stunting juga dialami oleh keluarga di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Untuk itu, sebagai upaya menanggulangi persoalan tersebut pihaknya bekerjasama dengan TNI membuat program yang diberi nama kampung KB.

“Komitmen TNI yang sangat kuat dalam mendukung program KKBPK sampai dengan saat ini dirasakan pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN, itu sebabnya kami kami menggandeng TNI dalam mentasai masalah ini,” kata Agus dalam acara Forum Jurnalis yang bertema tema “Dengan Semangat Gotong Royong dan Sinergi, Kita Jadikan Kampung KB sebagai Poros Keluarga Berkualitas” di Kantor BKKBN Jakarta, Selasa (24/4).

Agus menjelaskan, kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK bersama Kementerian/Dinas terkait dalam membangun kampung serta mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. Dan sasaran Kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan ber-KB nya masih rendah.

“Melalui Kampung KB diharapkan Program KKBPK bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia. BKKBN juga memiliki program prioritas nasional yaitu Kampung KB berdasarkan data hingga Januari 2018 telah terbentuk di 7.666 desa/kelurahan. Pada tahun 2018 akan dicanangkan 6.727 Kampung KB. Khusus untuk HSU, 1 dari 10 Kampung KB telah dicanangkan di desa simpang Ampat kecamatan Amuntai selatan. Nanti pada tanggal 29 April 2018 akan dilakukan pencanangan di 10 kampung KB di desa Stunting tepatnya di Desa Tambalang, Desa Pondok Babaris, Desa Murung Asam, Desa Padang Bangkai, Desa Hambuku Lima, Desa Sungai Papuyu, Desa Baruh Tabing, Desa Jingah Bujur, Desa Baru dan Desa Kayakah,” Imbuh Agus.

Dikatakan Agus, perkembangan Program KKBPK sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis dan banyaknya persoalan-persoalan seperti terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan, infrastruktur program KKBPK terutama di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan dan dana operasional lini lapangan merupakan dinamika program KKBPK yang membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin.

“Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini TNI telah membantu BKKBN dengan melibatkan Babinsa dan tenaga lini lapangan yaitu Petugas Penyuluh KB atau PLKB yang telah alih kelola sebagai tenaga pusat untuk menjadi tenaga penggerak dan motivator di lapangan. Dengan adanya pemaduan dan integrasi kegiatan yang sinergis dengan TNI dan lintas sektor lain, baik lembaga eksekutif dan legislatif daerah, LSM, sektor swasta serta tokoh agama dan masyarakat, maka dapat memperkuat kembali program KKBPK di lapangan,” ucap Agus.

Selain itu, Agus berharap kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal KB-Kesehatan ini dapat membantu meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia (1000 Hari Pertama Kehidupan/PHK), menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun), meningkatkan pemakaian kontrasepsi terutama Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun), terintegrasinya dan terimplementasinya pelaksanaan Kampung KB bersama Pemangku Kepentingan dan mitra kerja terkait, meningkatnya jumlah kesertaan ber-KB pada kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), dan meningkatkan Generasi Berencana (GenRe) pada Kelompok Pusat Informasi dan Konseling /PIK Remaja dan Mahasiswa.