Pemerintah Antisipasi Kebakaran Hutan di Tahun 2018

MONITOR, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Tahun 2018, Selasa (19/12) kemarin. Rapat tersebut sekaligus sebagai evaluasi dan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan selama 2017.

Membuka rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, menyampaikan, berkurangnya titik kebakaran hutan dan lahan di tahun ini selain didukung kondisi cuaca yang basah, juga didukung berbagai upaya dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Selain dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prof Dwikorita Karnawati, wakil-wakil dari Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, wakil dari Mabes TNI dan Mabes Polri

Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa kondisi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017 ini jauh menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 lalu. Dari hasil pantauan untuk hotspot tahun 2017 dari deteksi Satelit NOAA 19 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 terdeteksi hotspot sebanyak 2.572 atau turun sebesar 33% dibandingkan tahun 2016. Untuk satelit Terra/Aqua terdeteksi hotspot sebanyak 2.411 atau turun sebesar 37,21 % dibandingkan tahun 2016. Luasan kebakaran hutan dan lahan pada periode akhir Oktober 2017 sebesar 150.457 Ha, turun sebesar 94,24% dibandingkan tahun 2015 dan sebesar 65,68% dibandingkan tahun 2016.

“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya bersama para pihak dalam mencegah dan mengantisipasi secara dini kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan di tingkat nasional. Untuk membangun sinergi mulai dari pusat hingga ke daerah dimulai dengan berbagai rapat koordinasi, melakukan aksi bersama di tingkat lapangan dan komunikasi yang lebih intensif telah memperlihatkan banyak perbaikan dalam membangun sistem pencegahan,” papar Menteri Siti dalam rapat yang digelar di Jakarta tersebut.

Lebih lanjut ia menyampaikan, saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian karhutla seperti penguatan regulasi; pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla di tingkat pusat maupun daerah; penguatan kapasitas SDM dan sarpras pengendalian karhutla; pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini; patroli terpadu pencegahan; penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat dan udara secara tanggap dan terpadu; tata kelola air di lahan gambut; serta penyuluhan/sosialisasi penyadartahuan pencegahan karhutla kepada masyarakat. 

“Berbagai upaya pemerintah yang didukung oleh masyarakat ini telah memperlihatkan hasil menurunnya secara drastis intensitas terjadinya karhutla tahun 2017 dibandingkan dua tahun terakhir ini. Upaya-upaya dan capaian yang diraih ini tentunya harus berlanjut dan terus ditingkatkan sehingga kejadian karhutla di wilayah Indonesia dapat terus ditekan”, tegas Siti Nurbaya.

Sebagai langkah lanjutan untuk optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, telah disusun Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan dan SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dengan melibatkan peran akademisi serta sektor swasta.

Kedua instrumen ini dinilai penting sebagai peta jalan dan pedoman pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis program dan aksi lapangan dengan melibatkan semua pihak. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan sinergi dari semua pihak dan harus menyentuh tapak.

Pada acara ini, turut hadir para pimpinan pemerintah daerah yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti Gubernur Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta para Bupati dan Walikota dari Kabupaten/Kota yang rawan karhutla di wilayah provinsi tersebut. 

Tidak ketinggalan perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat yang menaruh perhatian besar pada isu lingkungan hidup, seperti Duta Besar Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Norwegia, Denmark. Lembaga internasional dan nasional juga hadir, seperti dari World Bank, UNEP, dan CIFOR. Begitu juga dari kalangan dunia usaha seperti APHI, GAPKI dan Perusahaan pemegang Ijin Usaha Kehutanan dan pemegang izin perkebunan di Indonesia.