Pasca Munaslub, Golkar Harus Tampil Dengan Branding ‘Bersih’

MONITOR, Jakarta – Munaslub Golkar sudah di depan mata. Pertanyaan kritis, mampukah Munaslub mengantarkan Golkar ke pintu gerbang "kemerdekaan" menuju Era Now, Era Bersih, Era Transparan?

Tampaknya sudah ada bintang penuntun. Masih ada harapan baru. Pekan ini, Golkar menunjukkan kepiawaiannya mengelolah perbedaan. Rapat pleno menghasilkan keputusan sangat strategis dengan menetapkan secara definitif Ketum Golkar yang baru Airlangga Hartarto (AH) menggantikan SN yang sudah "menginap" di KPK.

Sekalipun harus diakui, memperbaiki citra kurang baik dari suatu partai politik amat sulit, daripada membangun image baru dari sebuah partai politik baru. Sebab, politik itu persolan persepsi. Secara konseptual, citra kurang baik sulit dirubah karena sudah melekat di peta kognisi khalayak.

Namun harus diakui, tampilnya AH sebagai Ketum baru, menahkodai Golkar, sebagai titik permulaan yang sangat baik membangun Golkar "baru" dengan branding baru yaitu, Golkar Bersih.

Sebagai branding baru, yaitu Golkar "bersih", kepegurusan Golkar di bawah kepemimpinan AH harus mampu memulihkan citra Golkar yang kurang baik selama ini. Sebab sudah jamak elit partai ini terlibat tindak pidana korupsi. Terakhir, Ketumnya  status tahanan di KPK diduga kuat terlibat korupsi kasus E-KTP.

Karena itu, membangun kembali kepercayaan publik terhadap Golkar harus diawali dari rekam jejak para elit partai yang duduk di jajaran susunan pengurus yang dibentuk pada Munaslub yang  diselenggarakan pekan depan di Jakarta. Paling tidak ada enam hal yang harus diperhatikan untuk melihat rekam jejak para pengurus Golkar ke depan:

Pertama, kepengurusan bebas dari nama yang pernah disebut terkait tindak pidana korupsi, termasuk dengan kasus E-KTP.

Kedua, kepengurusan tidak melibatkan mereka yang memainkan atau berada di dua kutub komunikasi politik yang berbeda. Misalnya, awalnya menolak Munaslub, berubah menjadi pendukung Munaslub. Dalam bahasa sehari-hari disebut, "pagi tahu, sore sudah tempe".

Ketiga, kepengurusan harus terhindar dari mantan napi, baik itu napi karena perilaku tak terpuji secara moral maupun dari tindakan dugaan tindak pidana korupsi, utamanya kasus E- KTP.

Keempat, hindari kepengurusan oleh karena kekuatan uang. Sebab, jika mereka ada di dalam kepengurusan maka kelak akan mempraktekan politik prakmatis dan transaksional yang menimbulkan masalah Golkar ke depan.

Jadi, semua jajaran kepengurusan benar-benar harus berintegritas kukuh. Seperi kata pepatah, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas (tetap berada pada pendirian semula).

Keenam, kepengurusan harus mencerminkan kaderisasi yang menunjukkan komitment,  rekam jejak teruji, muncul dari arus bawah, memiliki soliditas seperti batu karang yang teguh, dan mempunyai idealisme semangat kekaryaan.

Untuk itu, pasca Munaslub, Golkar harus menyusun struktur kepengurusan yg benar- benar baru,  kredibel, terpecara, dan terutama tidak berpotensi tersangkut kasus E- KTP. Jika pengurus yg berpotensi atau tersangkut kasus E-KTP masih bercokol, dipastikan sangat berat  merecover image apalagi menaikan elaktabilitas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Selain itu, untuk membangun Golkar bersih tersebut, sebaiknya Golkar tidak lagi mengusung kader berpotensi diduga atau sudah diduga (tersangka atau terdakwa) atau apalagi terlibat korupsi (terpidana korupsi),  pada pilkada 2018 dan Pileg 2019. Siapapun itu.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kepengurusan Golkar harus diisi generasi muda potensial untuk membangun Golkar bersih dan kuat  serta mampu menjawab tantangan melenial di era digital yg sangat kompetitif.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut di atas, Munaslub harus mampu memunculkan Golkar dengan "wajah menawan", yaitu:
Golkar baru
Golkar bersih,
Golkar generasi muda,
Golkar Jaman Now.