Pasca Moratorium, Komisi V Akui Proyek Infrastruktur Masih Bermasalah

MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyatakan, pihaknya prihatin terkait maraknya kecelakaan kerja pada proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, sebelumnya Pemerintah telah melakukan moratorium pengerjaan proyek guna melakukan evaluasi.

"Moratorium justru berujung kecelakaan baru. Lagi-lagi proyek yang dikerjakan BUMN menciptakan persoalan dan kecelakaan baru," kata Fary kepada MONITOR, Rabu (14/3).

Ya, sederet kecelakaan kerja seperti robohnya tiang pancang proyek Tol Becakayu yang dikerjakan PT Waskita Karya beberapa waktu yang lalu sempat mengejutkan publik. Teranyar, galian proyek LRT menyebabkan peristiwa bocornya pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur juga menyedot perhatian publik.

Manurut Fary, rentetan peristiwa tersebut seolah-olah menegaskan kembali bahwa moratorium 19 hari yang dilakukan Kementerian PUPR tidak berdampak apa-apa.

"Ini persoalan serius, kejadian yang terus berulang ini mengindikasi bahwa pihak Kementerian PUPR dan BUMN ini tidak serus berbenah secara manajemen dan teknis," ungkapnya.

Untuk itu, Fary menegaskan, pihaknya bersama Komisi V DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menginvestigasi berbagai persoalan yang terjadi pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

"Prinsipnya keselamatan kerja dan keselamatan pengguna sarana infrastruktur yang dibangun pemerintah harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.