MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi polemik peraturan pemerintah (PP) terkait THR dan gaji ke -13 pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan disejumlah kabupaten dan kota. Menurutnya, perubahan alokasi anggaran dilevel eksekutif tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus atas dasar kesepakatan bersama dengan legislatif.
Fahri menegaskan, perubahan alokasi anggaran ditingkat pusat itu tidak mengikat APBD yang memiliki mekanisme tersendiri yang independen dari pemerintah pusat.
“Itu lah sebabnya, harusnya THR itu jangan jadi isu politik, tetapi harusnya jadi isu kesejahteraan rakyat yang secara reguler ditetapkan melalui UU dan APBN serta APBD,” kata dia.
Menurut dia, Kalau kemudian jadi isu politik, sebut Fahri, ini lah jadinya seperti sekarang, berantakan semuanya karena daerah tidak bisa serta merta mengeluarkan anggarannya sebagaimana yang diminta pemerintah pusat.
“Mengapa? Karena tidak semua daerah mempunyai kapasitas viskal yang memadai untuk membiayai pencitraan yang dibuat pemerintah itu,” terang Fahri.
Politikus PKS itu mengingatkan, mekanisme alokasi dana dalam negara itu paling rumit, karena itu itu harus dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah, jadi tidak boleh sembarangan, memang harus dasarnya UU.
Karena itu, kalau bisa itu diregulasi dengan baik supaya jadi tradisi, dan bukan menjadi manuver politik.
“Tapi yang ini, kelihatan betul motifnya dari awal konsepnya nggak jelas. Mau bagi, ternyata uangnya nggak ada. Akhirnya narik diri, suruh daerah, sementara daerah nggak punya uang,” ujar Fahri.
“Yang begini ini, jadinya bikin rusak dan membuat kesal karena akhirnya tidak merata. Kalau THR jadi manuver poitik kasihan rakyat, sudah dijanjiin tenyata nggak dapet,” pungkasnya.
 terkait THR dan gaji ke -13 pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan disejumlah kabupaten dan kota.){kind=link}