MONITOR, Jakarta – Ketua Komite Tetap Penghubung antar Lembaga DPR dan Kadin Indonesia, Firman Subagyo mengingatkan pemerintah pusat untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan menyangkut tata kelola Batam.
Khususnya, sambung dia, terkait Badan Pengusahaaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
“Saya memahami aspek politik dan ekonomisnya. Karena itu saya mengingatkan pemerintah agar hati-hati dan tidak melanggar UU dalam tata kelola Batam. Apalagi kawasan Batam ini bertujuan bisa bersaing dengan Singapura,” kata Firman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (9/1).
Dalam acara diskusi ‘Menakar Masa Depan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Inkonsistensi Kebijakan Pusat dalam mengembangkan Batam’ itu, Firman justru sempat menyayangkan kenapa DPR RI dulu mendukung Batam menjadi pemerintahan kota yang dipimpin oleh Walikota.
“Padahal, seharusnya DPR RI saat itu menjadikan Batam sebagai kota administratif. Bukan kota madya,” ujar politikus Golkar tersebut.
Karena itu kata Firman, pemerintah harus berhati-hati untuk tidak melanggar UU. Termasuk Walikota yang tidak boleh merangkap jabatan dengan kewenangan dalam mengelola Batam.
“Jadi, saya mengingatkan Presiden RI (Jokowi) untuk tidak mendengar informasi dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih di tahun politik ini jangan sampai kebijakan itu membuat kegaduhan politik baru,” sarannya.
Tidak hanya itu, Firman juga membantah adanya dualisme kepemimpinan di BP Batam.
“Tak ada dualisme kepemimpinan di BP Batam. Apalagi perubahan status dari FTZ ke Kawasan Ekonomi Industri (KEK) kondisinya makin tidak menguntungkan. Bahkan ada investor siap hengkang,” pungkas Firman.
