MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, mengingatkan agar pemerintah mengkaji kembali anggaran triliunan rupiah yang diperuntukan untuk acara Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia/World Bank (WB) yang akan digelar pada 8-14 Oktober 2018, di Bali.
Ia mengatakan, alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk penanganan bagi warga korban bencana alam yang membutuhkan di sejumlah daerah di Indonesia.
“Sebab itu, kami melihat anggaran yang dialokasikan untuk Annual Meeting IMF-World Bank, sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk hal yang saat ini lebih prioritas. Seperti rehabilitasi Lombok, Donggala, atau hal-hal lain yang baik bagi masyarakat secara langsung,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (2/10).
Pasalnya, sambung dia, acara perhelatan yang diadakan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan menguras anggaran mencapai Rp6,9 triliun, sebagaimana disampaikan Bappenas.
Dikatakan Heri, untuk biaya operasional penyelenggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 sebesar Rp1,1 triliun.
“Menurut Bappenas, dampak langsung acara tahunan IMF-World Bank ini adalah peningkatan 18.000 wisatawan (hanya meningkat 0.3%), yang diklaim mendatangkan manfaat sebesar Rp5,9 trilliun terhadap perekonomian Bali,” sebut politikus Gerindra itu.
Tidak hanya itu, ia menambahkan, Indonesia menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada 2015 lalu Peru berkesempatan menggelar pertemuan ini. Resep yang diberikan IMF pun sangat textbook, lagi pula bersifat generik.
“Strategi menaikkan suku bunga acuan, mencabut subsidi yang membebani keuangan negara, dan merestrukturisasi perbankan,” imbuhnya.
Karena itu, Heri menekankan, in-efektivitas program stabilisasi terjadi lantaran IMF tidak memperhatikan secara saksama seluk-beluk dualisme ekonomi yang melekat pada perekonomian Indonesia. Yang kemudian, sejarah mencatat, kemerosotan ekonomi Indonesia berimbas pada turbulensi politik hingga kejatuhan rezim.
“Sejak itu, masyarakat memiliki kesan yang kurang baik terhadap sepak terjang IMF. Mereka dipandang liberal, mengagungkan mekanisme pasar, dan menafikan peran negara dalam urusan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.
