MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengakui, pembahasan draft Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di kalangan wakil rakyat sangat alot. Ada banyak kepentingan politis, sehingga pembahasannya tarik ulur dan terkesan lamban.
Hal itu diungkapkan Politikus PDI Perjuangan ini saat mengisi diskusi bedah pro kontra RUU PKS oleh Korps Immawati DPP IMM, Sabtu (16/2) lalu. Kendati demikian, Diah mengatakan hampir sebagian besar para anggota dewan sepakat untuk menanggulangi fenomena kekerasan seksual, hanya saja upaya yang dilakukannya berbeda-beda.
“Sebagian besar anggota DPR ingin sekali menanggulangi kekerasan seksual. Ini sudah menjadi keprihatinan kita,” ujar Diah Pitaloka saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat.
Ia pun yakin, semuanya menghendaki agar Negara masuk mengambil peran untuk melindungi hak-hak para korban kekerasan seksual, terutama kalangan perempuan.
“Semangat penghapusan kekerasan seksualnya ini harus dikurangi, ditindak, Negara mengambil peran disitu sudah masuk. Saya yakin banyak perempuan yang mendukung (RUU PKS), karena ini melalui pengalaman perempuan,” tambahnya.
Diketahui, polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) semakin memanas di tengah masyarakat. Puncaknya, pada tanggal 27 Januari 2019, tercatat sebanyak 150.000 masyarakat ikut menandatangani petisi penolakan RUU tersebut melalui laman change.org.
Banyak kalangan masyarakat yang menduga, jika RUU ini disahkan kemudian hari maka berpotensi akan melegalkan praktik perilaku seks bebas dan menyimpang di kehidupan masyarakat.
