BPJS Defisit, Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendatangi kantor BPJS (dok: Rizal Monitor)

MONITOR, Jakarta – Defisit yang sedang dialami BPJS Kesehatan saat ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan masyarakat, terutama di dunia kesehatan.

Karena itu, pemerintah harus segera menalangi defisit BPJS Kesehatan agar tidak mengurangi proses pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/9).

“Yang saya liat sekarang ini, BPJS berusaha mengurangi jenis pelayanan dengan alasan bahwa mereka mengalami defisit,” ucap Fahri.

Ia menegaskan, BPJS tidak bisa mengurangi pelayanannya, karena dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) sebagai mandat untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Jadi, perintah dari pada Undang-Undang itu harus terpenuhi. Saya kira hanya itu,” ujar politisi dari PKS itu.

Makanya, Fahri mengatakan, BPJS Kesehatan khususnya, akan menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem jaminan nasional ini.

“Jangan di tengah histeria eforia, seolah-olah pemerintah dengan kartu-kartu yang ada menjamin semua hal, kenyataannya ada kenyataan defisit,” cetus dia.

Sebab, bila kondisi ini terus dibiarkan oleh pemerintah, maka sangat mungkin ke depan BPJS tidak akan mampu melayani secara optimal.

Terlebih, kalau defisitnya sudah mencapai 11 triliun seperti sekerang ini, BPJS Kesehatan tinggal menunggu kolaps-nya saja.

“Tidak mungkin dia bisa membayar rumah sakit, begitu juga dokternya. Saya juga mendengar, boikot-boikot untuk tidak menjadi peserta BPJS ini banyak sekali,” pungkas anggota dewan dari NTB tersebut.