Pansus Angket Klaim Temukan Banyak Masalah di KPK, Ini Rinciannya

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Taufiqulhadi menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Pansus Angket KPK DPR RI difokuskan kepada pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPK.

"Dalam pelaksanaannya tersebut terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek kelembagaan, wewenang serta pengelolaan internal KPK itu sendiri, baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun anggaran serta efektivitas KPK didalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya saat rapat dengar pendapat umum dengan Komite Persiapan Kongres Pemuda Islam dan Laskar Bela Negara, serta Presidium Nasional Ikatan lembaga mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017),

Ia menyatakan, pansus  akan menerima dengan tulus berbagai kritikan dan dukungan yang disampaikan agar DPR melakukan langkahnya dalam konteks pansus ini secara imparsial atau tidak terpengaruh dengan faktor apapun. 

Terhadap dugaan yang mengatakan bahwa pansus ini dibuat untuk melindungi mereka yang tersangkut didalam kasus E-KTP adalah sama sekali tidak benar, tandasnya.  Ia juga menjelaskan, jika  ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu jelas hal itu tidak mungkin, karena setidaknya ada tujuh fraksi yang berada didalam pansus tersebut.

“Kami akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kami sampaikan kepada publik, mengenai bukti-bukti awal yang kami anggap kuat. Tetapi kalau pansus ini berhenti ditengah jalan dan kami tidak sempat menyajikan kepada publik tentang apa yang kami duga itu adalah sejumlah kesalahan didalam KPK, maka publik akan tetap yakin bahwa KPK itu adalah benar-benar normal seperti biasa,” ujarnya.

Tetapi jika  Pansus Angket KPK bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, lanjut politisi Nasdem  ini, maka nanti publik sendiri yang akan menilai apakah benar atau tidak apa yang pansus sampaikan. 

"Kalau terpenggal ditengah jalan karena disabotase akibat adanya upaya yang sangat kuat untuk menghentikan pansus dari sejumlah elemen, maka publik tidak memiliki kesempatan untuk melihat, dan yang rugi adalah rakyat Indonesia,” tuturnya.

“Kami didalam pansus ini menandatangani dengan berbagai resiko, tetapi resiko itu kami tanggung. Kami tidak sempat membuat pencitraan, padahal sebentar lagi akan pemilu. Kalau kami hanya berpikir terhadap kepentingan diri kami sendiri, maka kami tidak akan mengusulkan Pansus Angket ini. Jadi mari kita kawal ini bersama-sama, kalau ada kesalahan dari kami, tolong dibenahi,” pungkasnya.