Menteri Retno: De-eskalasi Ketegangan di Rakhine State menjadi Prioritas

MONITOR, Naypyithaw – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi telah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior  U Min Aung Hlaing, pada Senin (4/9) di Naypyithaw, Myanmar.

Dalam pertemuan itu, Menteri Retno menghimbau U Ming Aung agar memprioritaskan upaya de-eskalasi atau meredakan ketegangan di Raknine.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar”, demikian disampaikan oleh Menlu RI, Retno Marsudi dalam Pertemuan.

Pertemuan dengan Jenderal Hlaing yang berlangsung lebih dari 1 (satu) jam, merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Menlu RI menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal. “Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegas Menlu RI.

Dalam pertemuan, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Menanggapi hal ini Menlu RI, mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Hal ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali  dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar). "Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang” tutur Menlu RI.

Lebih lanjut, Menlu RI  menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk atasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali.  Wilayah-wilayah dimana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan. “Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Menlu Retno. 

Dalam Pertemuan, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. "Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Menlu RI . 

Menutup Pertemuan, Menlu Retno mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.