Menko Polhukam Segera Bahas Percepatan RUU Terorisme

MONITOR, Jakarta- Pasca serangkaian kejadian teror bom bunuh diri yang terjadi diberbagai tempat di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (13/5), sejumlah sekjen partai koalisi pendukung pemerintah berkumpul di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, pada Senin (14/5). di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan yang diwakili para sekjen dan perwakilan fraksi parpol pendukung pemerintah tersebut. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pertemuan ini akan membahas mengenai aksi terorisme yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dan termasuk juga di Surabaya.

“RI yang diwakili oleh para pimpinan fraksi maupun dari para Sekjen partai politik telah melakukan inisiatif bersama untuk melakukan pertemuan di tempat ini khusus membincangkan bagaimana kita bersama-sama memikirkan dan membuat kesepakatan untuk menghadapi bersama aksi terorisme yang saat ini mengguncang Republik yang kita cintai ini,” kata Wiranto.

Ia menegaskan, sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa tidak ada tempat untuk para pelaku tindak terorisme untuk berkembang di Indonesia, maka dari itu perlu langkah yang tegas dari aparat penegak hukum.

“Seperti yang kita sudah tahu bahwa presiden Jokowi telah memberikan atas beberapa statement yang intinya memang akan melakukan langkah-langkah yang tegas, keras bahkan dapat dikatakan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia sehingga telah memerintahkan aparat keamanan Indonesia untuk melakukan langkah yang lebih tegas memberantas terorisme di Indonesia,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai RUU Terorisme yang masih di bahas di DPR agar segera disahkan. Sebab, menurut Wiranto dalam penanggulangan aksi terorisme penegak hukum perlu suatu payung hukum yang jelas, sehingga TNI dan Polri bisa bersinergi dalam melakukan tindakan dan pencegahan.

“Selain itu kita tentu membutuhkan satu payung hukum yang jelas membutuhkan Bagaimana keterlibatan TNI juga dibenarkan hukum dan ada satu kegiatan antara pemerintah dan DPR yang belum selesai yaitu revisi undang-undang terorisme atau revisi undang-undang tindak pidana terorisme di Indonesia ini belum selesai selama 2 tahun kita karena belum selesai dan saat ini kita bincangkan itu agar cepat selesai karena sudah terjadi satu kepahaman dan kesepakatan,” tegasnya.

Menurutnya, bahwa yang dihadapi sekarang adalah satu kegiatan aksi terorisme yang jelas-jelas bahwa aksi terorisme sudah merupakan musuh dunia karena dia tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal undang-undang negara, tidak mengenal sopan kesepakatan perdamaian yang diadakan oleh dunia.

“dia menyerang membabi buta mereka memberikan satu dampak yang luar biasa ancaman dalam masyarakat kekacauan dan bahkan tidak lagi mengenal siapa korbannya. Oleh karena itu mereka melakukan satu serangan total harus dihadapi dengan total juga,” tukasnya.

Dengan demikian, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat ikut turut serta memerangi segala bentuk tindakan terorisme tersebut, dan tetap menjalankan aktifitas seperti biasa.

“sepakat bahwa seluruh bangsa Indonesia komponen masyarakat tidaknya pemerintah, tidaknya aparat keamanan tapi masyarakat bersama-sama harus dilibatkan secara total menghadapi aksi ini,” ujarnya.

Selain itu, terkait hambatan RUU terorisme ia meminta untuk segera diselesaikan sebab presiden jokowi sudah menginstruksikan hal tersebut. Namun, dikatakannya andai saja UU terorisme tersebut belum disahkan oleh DPR. Maka Presiden akan mengeluarkan Perpu.

“kita sepakat bahwa sebaiknya tidak kita gunakan Perpu tapi segera diselesaikan secara bersama-sama, agar nantinya bertemu dengan tatanan pemerintah dan temen-temen dari DPR RI dan saya persilakan temen-temen dari DPR untuk juga menyampaikan beberapa hal yang dapat melengkapi penjelasan saya atau melengkapi pertemuan ini,” tutup Wiranto.

Adapun sejumlah sekjen partai politik yang ikut hadir diantaranya seperti Reni Marlinawati (Ketua Fraksi PPP) , Melchias Marcus Mekeng (Ketua Fraksi Golkar), Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), Arsul Sani (Sekjen PPP), Abdul karding (Sekjen PKB), Bara Hasibuan (Waketum PAN), Raja Juli Antoni (Sekjen PSI), Ahmad Rofiq (Sekjen Perindo), Happy Bone (Ketua DPP Golkar), Agun Gunandjar (Ketua DPD DKI Jakarta / Anggota DPR), Utut Adianto (Wakil Ketua DPR/ Ketua Fraksi PDIP).