Mendikbud Didesak Evaluasi Penyaluran PIP

MONITOR, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap pendistribusi dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2016.

Hal itu terkait dengan dugaan korupsi mencapai Rp725.5 juta yang melibatkan teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Slamet Riyadi Solo.

"Atas terjadinya penggelapan ini, hendaknya Kemendikbud melakukan evaluasi total atas penyaluran dana PIP," kata Anggota Komisi X DPR RI M Nizar Zahro dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, di Jakarta, Jumat (16/5).

"Bila diperlukan bisa juga mengevaluasi BRI yang ternyata tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, dan bahkan jika diperlukan bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain selain BRI," tambahnya.

Sementara itu, sambung dia, terhadap siswa-siswa yang belum mendapatkan bantuan dana PIP dikarenakan aksi penggelapan tersebut, hendaknya Kemendikbud menyalurkannya secara langsung untuk memastikan bahwa siswa-siswa tersebut menerimanya tanpa adanya penggelapan lagi.

Tidak hanya itu, kata Nizar, Kemendikbud juga harus mengecek distribusi dana PIP di seluruh Indonesia karena patut diduga penggelapan tidak hanya terjadi di Solo tetapi bisa juga terjadi di daerah-daerah lainnya.

"Solo yang merupakan kota besar masih saja berbelit-belit dalam proses pencairannya yang akhirnya menimbulkan moral hazard adanya penggelapan, maka daerah-daerah lain, terutama daerah terpencil, sangat terbuka sekali terjadinya penggelapan sebagaimana yang terjadi di Solo," papar politikus Gerindra itu.

"Maka untuk memastikan praduga ini, sudah selayaknya Kemendikbud melakukan investigasi komprehensif di seluruh Indonesia dengan melibatkan aparat kepolisian dan bank penyalur dana PIP," pungkasnya.