Makna Kemerdekaan Bagi Anggota Dewan, Hetifah Sjaifudian

MONITOR, Jakarta- Bagi masyarakat Indonesia, peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Republik Indonesia mempunyai beragam makna. Tak terkecuali Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Hetifah Sjaifudian. Baginya, kemerdekaan dimaknai upaya mengejar ketertinggalan.

“Untuk saya, memaknai kemerdekaan adalah mengejar ketertinggalan, diantaranya ketertinggalan wilayah perbatasan; ketertinggalan pendidikan dan kesehatan; ketertinggalan infrastruktur pedesaan; dan ketertinggalan perempuan dalam politik”, kata Hetifah saat dihubungi MONITOR di Jakarta, Rabu (16/8).

Hetifah mengapresiasi pidato Presiden Pada sidang tahunan MPR RI, yang menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan di daerah perbatasan dan desa. Pemerintah bertekad membuat warga yang hidup di daerah-daerah perbatasan merasa bangga karena pemerintah telah membangun daerah perbatasan sebagai beranda Indonesia.

Terkait komitmen pemerintah itu, Hetifah  menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah perbatasan hendaknya tidak berhenti pada membangun gerbang os lintas batasnya, tapi membangun kesejahteraan warganya.

“Badan Anggaran DPR RI terus mendukung komitmen Pemerintah membangun daerah melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa. Juga pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Sekarang sudah mulai dibangun 38 Bandara Perintis dan 14 pelabuhan di daerah-daerah perbatasan. Infrastruktur diperlukan untuk menghidupkan roda ekonomi. Fasilitas pelayanan publik di perbatasan juga akan terus diperbaiki”, kata politisi Golkar yang juga anggota Badan Anggaran ini.

Berkenaan penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa yang jumlahnya cukup besar dan rentan diselewengkan, Hetifah melalui Komisi 2 akan membahasnya dengan mitra kerja yaitu Kementrian Desa dan PDTT serta Kementrian Dalam Negeri.

“Jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa sangat besar. Di nota keuangan RAPBN 2018 yang baru disampaikan pemerintah, anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 761,0 triliun yang terdiri dari tranfer ke daerah sebesar Rp. 701,0 triliun, dan dana desa sebesar Rp. 60 triliun. Saya berharap dengan adanya dana ini pembangunan di desa akan mengalami percepatan”, lanjut Hetifah.

Hingga saat ini, menurut Hetifah, pembangunan yang menggunakan dana desa tahun 2016 sudah dapat dirasakan hasilnya. Berbagai infrastruktur baru sudah terbangun di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas SDM desa.

“Tadi Presiden sudah menyampaikan capaian pembangunan desa. Pada 2016 sudah ter:bentuk 18.446 BUMdes. Ada juga pembangunan 82 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 41 Kabupaten. Selain itu juga pembangunan jaringan transportasi antardesa sepanjang 112 km di 11 Kabupaten. Selain infrastruktur, pemerintah juga meningkatkan kapasitas aparatur desa di 84 daerah”, jelas Hetifah.

Untuk pembangunan desa tahun 2017, Hetifah menjelaskan hingga pertengahan tahun ini sudah ada beberapa capaian seperti, penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp. 36 triliun, pendamping desa sebanyak 40.142 orang, terbentuk 18.446 BUMdes, pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan di 29.556 desa.

Politisi Dapil Kaltim-Kaltara ini berharap dengan dana yang cukup besar, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Dana transfer ke daerah dan dana desa itu tidak hanya untuk membangun bangunan fisik seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Tapi juga untuk meningkatkan SDM dan pelayanan  publik dasar. Nah, kita di DPR yang akan mengawasi penggunaannya” tutup Hetifah.