Laporan Keuangan Setjen DPR Raih Opini WTP 8 kali berturut-turut

Monitor, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned cukup bangga atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Ia berharap predikat tersebut dapat diteruskan di tahun 2016. Demikian disampaikan usai menghadiri acara penyerahan LHP 2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)  Selasa, (20/06/2017).

“Kita mendaptkan WTP sudah berturut-turut 8 kali. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempertahankan prestasi ini,” ujar Achmad Djuned.

Dalam kesempatan tersebut, Djuned menjelaskan bahwa Setjen DPR telah berupaya mungkin untuk menjadikan laporan keuangan secara akuntabel dan profesional. Oleh karenanya ia menekankan kepada setiap unit atau bagian untuk dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan aturan standar akuntansi pemerintah.

“Ya, jadi kita memang taat pada hal-hal yang menjadi kewajiban kita dalam administrasi keuangan. Jadi tata kelola keuangan administrasi kita lakukan sesuai apa yang menjadi aturan, dengan seperti itu kita bisa mendapatkan WTP,” tutur Djuned.

Untuk dapat mempertahankan WTP di tahun berikutnya, kepada setiap biro atau bagian pun dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara akuntabel sehingga mampu mempermudah kinerja biro keuangan dan inspektorat utama.

Pemeriksaan BPK atas LKPP ini sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memiliki keyakinan LKPP 2016 telah menyajikan seluruh standar akuntansi pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP atas LKPP tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang turut mendapatkan predikat WTP akan berupaya mempertahankan prestasi ini di tahun berikutnya.

Turut hadir dalam penyerahan ini, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara beserta seluruh jajaran pimpinan Kementerian dan Lembaga. Selain itu, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa juga berkesempatan memberikan sambutan.