MONITOR, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dipimpin oleh Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, menyambangi Kementerian Kesehatan untuk membahas praktek pelaksanaan imunisasi Measles Rubella atau MR.
Diterima langsung oleh ibu Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek, KPAI menyampaikan pelaksanaan imunisasi MR yang memasuki minggu ke-4. Dalam kesempatan itu, KPAI mengaku telah menerima laporan adanya penolakan imunisasi MR di masyarakat hingga adanya dugaan dampak terkait pelaksanaan imunisasi MR.
Terkait hal ini, KPAI dan Kemenkes memiliki kesepahaman bahwa imunisasi merupakan hak anak, sehingga semestinya orang tua mendukung pemenuhan hak kesehatan anak.
"Mencegah adanya dampak penyakit akibat endemi MR jauh lebih baik dan lebih ekonomis dibandingkan jika sudah terpapar penyakit MR," ujar Rita Pranawati di Jakarta, Selasa (29/8).
Ia menambahkan hal ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Fatwa MUI bahwa imunisasi merupakan salah satu ikhtiar menjaga kesehatan.
Sitti Hikmawatty selaku Komisioner bidang Kesehatan juga menambahkan, masukan terhadap praktek pelaksanaan imunisasi, khususnya terkait informed concern kepada orang tua perlu dilakukan standarisasi.
"Informed concern juga merupakan bentuk edukasi kepada orang tua mengapa imunisasi MR penting untuk dilakukan, sehingga orang tua dapat memberikan penjelasan kepada anak dengan gamblang," ujar Sitti.
Selain informed concern, kesadaran public melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penerimaan dari imunisasi MR dapat mencapai sasaran.