Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM Tinjau PLTP Tulehu Ambon

MONITOR, Tulehu  – Komisi VII DPR RI meninjau proyek pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu, Ambon Sebagai bentuk dukungan terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (30/10). 

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) yang dipimpin Herman Khaeron ini hendak memastikan penyediaan listrik bagi masyarakat di kawasan Maluku.

"PLTP Tulehu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Maluku Tengah," ujar Herman Khaeron dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (31/10).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi. 

Hendra menuturkan, proyek PLTP Tulehu dikembangkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas pengembangan sebesar 2x 10 MW sesuai dengan  Rencana Umum Pembangkitan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2017-2026.

"Proyek ini dikembangkan oleh PLN dengan kapasitas pengembangan sebesar 2×10 MW sesuai RUPTL tahun 2017-2026 dan ditargetkan COD pada tahun 2020", tuturnya.

Hendra menambahkan bahwa pembangunan PLTP Tulehu merupakan bagian dari pengembangan kelistrikan di Indonesia Timur dan masuk dalam program prioritas nasional. Dalam pembangunan proyek ini juga telah menyerap sekitar 90 tenaga kerja lokal.

Tahun ini, sambung Hendra, proyek PLTP Tulehu ditargetkan menyelesaikan pengeboran empat sumur, pengujian sumur, pengadaan kontraktor untuk EPC Fasilitas Produksi, dan pembangunan rumah ibadah sebagai kegiatan CSR PT PLN (Persero). 

Hendra juga berharap pembangunan PLTP ini mampu meningkatkan 32,28% daya mampu sistem Ambon sehingga sistem menjadi lebih handal serta memberikan peluang penambahan penyambungan pelanggan dan juga investor.

Selain memastikan ketersedian pasokan listrik, Kunker ini juga meninjau pelaksanaan pembangunan proyek agar tidak memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar. 

"Pada prinsipnya Kementerian ESDM terus berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak terkait lainnya untuk tetap berkomitmen mencegah dampak pembangunan proyek PLTP," tambahnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Bisnis Regional Maluku Papua PT PLN (Persero) dan jajarannya, Anggota BPH Migas, perwakilan Ditjen EBTKE, serta Direktur Utama PT Apexindo.