MONITOR, Jakarta – Ekonomi kerakyatan diapstikan sulit tumbuh bila anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan rakyat kecil dipangkas anggarannya. K/L tersebut adalah para mitra Komisi VI DPR RI yang hampir semuanya bersentuhan dengan ekonomi rakyat kecil menengah. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/7).
Kemenkop UKM yang pada APBN 2017 dialokasikan Rp971,2 miliar dipotong Rp10,5 miliar. KPPU yang mendapat alokasi Rp137,2 miliar dipotong Rp26,8 miliar. Begitu juga BSN yang semula mendapat Rp184,5 miliar dipotong Rp20 miliar.
“Dahulu pada era Pak SBY, anggaran Kemenkop UKM mencapai Rp2 triliun. Kini hanya tinggal Rp900 miliar lebih. Ini tanda tak ada keseriusan pemerintah terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia,” ujar Anggota F-Gerindra itu.
Saat ini anggaran KUR sudah ditingkatkan. Tentu butuh pendampingan dari Kemenkop UKM yang membawahi sekitar 56 juta UKM. Namun, kementerin ini tak bisa bekerja optimal, karena anggarannya terus dipangkas.
UKM-UKM di Indonesia butuh pendampingan, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Bambang malah menyesalkan, mengapa anggaran BMKG justrun terus ditambah hingga Rp1,5 triliun. Padahal prediksinya kerap meleset. Lebih baik, anggaran K/L yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil ditingkatkan.
Begitu juga anggaran KPK sudah di atas Rp750 miliar. Padahal KPK hanya punya lima komisioner. Lebih baik meningkatkan anggaran KPPU yang punya sembilan komisioner.