MONITOR, Jakarta – Usulan Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah untuk menjadikan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga setingkat kementerian mendapat penolakan DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mengatakan, hal itu akan semakin menambah berat beban keuangan negara. Ia menyarankan sebaiknya BNPP dialihkan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Kalau di bawah Kemendes kita tidak perlu tambah anggaran, bisa dialokasikan anggaran ke pembangunan wilayah perbatasan bukan untuk birokrasi," ukar Erma kepada wartawan. Jakarta, Rabu (27/9).
Politisi Demokrat itu menambahkan, harusnya BNPP dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri. Karena, Kemendagri menanggung beban kerja terlalu banyak, sehingga dianggap kurang fokus mengelola BNPP.
"Mulai dari urusan pemerintahan sampai perbatasan dikerjakan Mendagri, jadi Mendagri terlihat kurang focus. Sehingga hal ini membuat posisi BNPP di bawah Kemendagri menjadi kurang lincah,” jelas Erma.
Adapun undang-undang khusus tentang pengelolaan wilayah perbatasan untuk mengembangkan wilayah perbatasan. Bukan semata permasalahan infrastruktur, melainkan hal yang lebih fundamental.
"Salah satunya permasalahan keamanan warga perbatasan," tandas Anggota dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu.