MONITOR, Jakarta – Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi, Wakil Menteri Keuangan dan Perwakilan Kemnterian PPN/Bappenas menggelar rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (28/11). Dalam rapat tersebut dibahas mengenai dukungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah, terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Salah satu kesimpulan rapat tersebut yakni mendorong Kementerian Keuangan untuk rebalancing atau relokasi Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP Biaya Hak Penggunaan (PHP) frekuensi untuk anggaran infrastruktur telekomunikasi di Wilayah kewajiabn universal yang dikelola Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Komisi I DPR mendorong Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan program pembangunan TIK,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan rapat tersebut.
Percepatan pembangunan itu, tambah politisi F-PKS itu, dalam konteks pembangunan Palapa Ring, Base Transceiver Station (BTS), akses internet, pembentukan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengadaan satelit percepatan akses internet.
“Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan desa tertinggal di luar 3T,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.