MONITOR, Jakarta – Menjelang perhelatan Pilpres 2019, banyak isu-isu yang dimunculkan ke ruang publik untuk menggembosi pemerintahan Joko Widodo. Mulai dari sarana infrastruktur hingga menyasar sektor pertanian.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo menilai masih banyak politisi tanah air yang kurang dewasa dan cenderung memainkan kritik yang subjektif bagi pemerintah. Sejauh ini, politikus senior Golkar itu melihat parpol oposisi terus menerus menyoroti kelemahan pemerintah dibandingkan prestasi yang dicapai.
“Contohnya sektor pertanian yang selalu dikritisi dan dianggap gagal dan lebih jelek dari pemerintah sebelumnya. Itu dilihat darimana?” tanya mantan pimpinan Komisi IV ini, Selasa (3/7).
Sebaliknya Firman justru mengamati, pemerintah sekarang jauh lebih berhasil dan melakukan banyak terobosan dalam pembangunan sektor pertanian dibandingkan kementerian sebelumnya.
“Contoh kongkrit apakah mekanisasi alat-alat pertanian secara besar besaran yang membawa dampak positif bagi petani, dan itu bagian penting yang dapat meringankan beban biaya olah lahan bagi petani dan bisa meningkatkan produksi karena dengan tenaga manusia yang konvensional jauh lebih lama dan dng mekanisasi dapat lebih cepat, dan itu tidak dilakukan kementerian sebelumnya,” jelasnya.
“Kalau ada pandangan politisi yang menganggap pemerintah gagal karena masalah impor pangan, menteri sebelumnya juga importnya jauh lebih besar,” tandas politikus asal Pati, Jawa Tengah.
Ia pun mengajak masyarakat melek informasi dan berpandangan objektif. Sebagai contoh, dikatakan dia, harga pangan menjelang lebaran sudah dua kali lebaran sangat berhasil dikendalikan dan tidak ada gejolak. Setelah Budi Waseso diangkat menjadi Dirut BULOG dan berani dengan tegas menolak impor beras 500 ribu ton dan faktanya juga tidak terjadi gejolak dan kelangkaan stok pangan.
“Itu artinya negara/ pemerintah sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan hasil produk dalam negeri dan petaninya sendiri dan itu fakta,” tuturnya.
Mengenai kebijakan impor belakangan ini, Firman pun menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menko Perekonomian telah memberikan izin import tanpa rekomendasi Kementan. Menurutnya hal tersebut jelas melanggar UU.
“Keberhasilan menteri pertanian sekarang jauh lebih terukur dan berhasil dibandingkan menteri-menteri pertanian sebelumnya,” pungkasnya.
