MONITOR, Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada aparatur pemerintah daerah dan jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menjauhi area rawan korupsi. Ini harus menjadi cambuk agar menghindari perbuatan korupsi.
Pernyataan tersebut terkait dengan maraknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan, Tjahjo kerap meminta KPK untuk bertindak tegas kepada para pelaku korup, siapapun orangnya, apapun jabatannya harus disikat habis.
"Ya imbuan terus, saya keliling seperti inikan hampir semua provinsi sebagai cara sosialisasi saya datangi semua. Mari kita saling mengingatkan. Saya selalu tegaskan soal area rawan korupsi. Kalau masih ada yang terkena OTT itu kembali ke masing-masing Individunya," kata Tjahjo Kumolo dalam kunjungan kerjanya ke Medan dikutip dari laman Kemdagri.go.id, Sabtu (15/9).
Dari sisi pengawasan, pemerintah kata Tjahjo juga sudah melakukan berbagai upaya peningkatan, mulai dari peningkatan inspektorat maupun integritas dari kepala daerah itu sendiri. Mendagri sendiri kerap berkoordinasi dengan KPK dan BPKP
Masih adanya kepala daerah yang masih tersangkut korupsi,Tjahjo menilai itu kembali pada integritas dari masing-masing kepala daerah. Dia mempersilakan KPK untuk terus melakukan OTT.
"Ya bagaimana, pengawasannya sudah optimal, instruksi sudah optimal, termasuk diri saya sendiri, termasuk jajaran Kemendagri, wali kota, bupati, gubernur dan DPRD yang merupakan bagian dari Kemendagri. Kami ingatkan area rawan korupsi. Saya kira silahkan KPK untuk terus melakukan OTT ya, saya kira kuncinya kembali kepada individunya," kata Tjahjo.
Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK.
“Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi,” paparnya.