MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas.
Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian PUPR, Wahyu Hendrastomo, mengatakan peraturan menteri yang tengah dirancang tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pengelolaan anjungan cerdas di 35 wilayah pengembangan strategis.
"Ini agar dapat menjaring informasi terkait sistem pengelolaan anjungan cerdas dengan biaya pembangunan anggaran pendapatan belanja negara dan non-APBN," ujar Wahyu melalui siaran pers, Selasa (22/8).
Saat ini untuk skema pembangunan anjungan cerdas memiliki tiga peluang pilihan, yakni bersumber dari APBN, APBN plus nun-APBN, serta murni non-APBN.
Selain itu, lanjutnya, pengelolaan anjungan cerdas juga memiliki beberapa peluang pilihan, yakni melalui pengelolaan barang milik negara, badan layanan umum, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha.
"Hal itu juga perlu dipertimbangkan masuk dalam draf Rapermen Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas," ucap Wahyu.
Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Gde Wayan Samsi Gunarta menuturkan, anjungan cerdas yang saat ini proyek percontohannya dibangun BPIW di Bali dan Trenggalek diadaptasi dari konsep Michino-Eki yang merupakan Road Side Station yang dikembangkan di Jepang.
“Konsep tersebut dianggap yang paling cocok untuk diterapkan di jalan-jalan nasional Indonesia,” katanya.
Menurut Samsi, pembangunan anjungan cerdas untuk mengembangkan tujuan pariwisata baru, media promosi produk-produk lokal di wilayah termasuk pengembangan wilayah, serta optimalisasi pelayanan jalan nasional.
Anjungan cerdas yang tengah dibangun di Rambut Siwi, Bali akan menjadi pengembangan ekonomi, kawasan, serta budaya.
"Dengan begitu, keberadaan anjungan cerdas tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu percepatan pertumbuhan wilayah di kawasan barat Bali," ucap Samsi.
Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Bagus Guritno menilai, konsep yang disasar dalam anjungan cerdas memang hal yang baik.
Dengan begitu, pembangunan dan pengelolaan anjungan cerdas akan makin baik apabila dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, dan pemerintah daerah.
“Saat pengelolaannya nanti sudah sinergi dan sinkron akan lebih mudah karena dilakukan bersama-sama,” tuturnya.