MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan adanya kerugian negara dalam kasus penyelewengan beras subsidi yang diduga dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Jawa Barat, mencapai Rp 10 triliun.
Menurut Kepala Sub Bidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian, Ana Astrid, mengatakan petani tidak menikmati alokasi belanja subsidi.
Modusnya, tambah Ana adalah Produk dari petani diolah perusahaan menjadi premium kemudian dijual harga tinggi tanpa ada distribusi keuntungan wajar.
"Hitungan kerugian seperti ini, harga beras di petani sekitar Rp 7.000/kg dan harga premium di konsumen sampai Rp 20.000/kg. Taruhlah selisih harga ini minimal Rp 10.000/kg. Bila dikalikan beras premium yang beredar 1,0 juta ton (2,2 persen dari beras 45 juta ton setahun), maka kerugian keekonomian ditaksir Rp 10 triliun," Ana dalam siaran pers, Minggu (23/7).
Sementara terkait pernyataan Komisaris Utama Independen PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPS) Anton Apriyanto, induk usaha PT IBU yang menyatakan tuduhan yang dilayangkan terhadap anak usahanya tersebut bohong dimana tidak ada beras bersubsidi seperti apa yang ditudingkan, Ana dengan tegas menampiknya.