Kementan Gagalkan Pemotongan Belasan Ribu Sapi Betina Produktif

MONITOR, Bogor – Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus melakukan upaya pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Di tahun 2017, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menyatakan ada sebanyak 16.517 ekor betina produktif yang berhasil dicegah untuk dipotong.

“Dengan telah dilakukannya pencegahan terhadap pemotongan betina produtif sebanyak 16.517 ekor berarti potensi ekonomi yang berhasil diselamatkan dari kegiatan ini mencapai Rp. 49,55 milyar,” ujarnya pada Acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan Kesejahteraan Hewan di ICC IPB Botani Square Bogor, Kamis (1/2) kemarin.

Saat ini, menurut I Ketut Diarmita, Pemerintah terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui program percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau nasional. Upaya ini direalisasikan melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). 

Kegiatan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Hal ini karena pemotongan betina produktif masih cukup tinggi. Dari data ISIKHNAS dalam empat tahun terakhir pemotongan betina produktif rata-rata diatas 22 ribu ekor tiap tahunnya. 

“Jadi tiap tahun kita kehilangan potensi penambahan populasi sebanyak 22 ribu," cerita I Ketut Diarmita. “Tingginya pemotongan betina produktif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program Upsus SIWAB, dimana dapat mengurangi akseptor dan betina bunting,” lanjutnya lagi.

Untuk itu, Ditjen PKH telah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pengawasaan dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. I Ketut Diarmita mengatakan, pengendalian pemotongan betina produktif sangat kental dengan aspek penegakan hukum, sehingga Ditjen PKH kerjasama dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian. 

“Pemotongan sapi/kerbau betina produktif pada Semester II  Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 14,3% di 17 provinsi lokasi target," paparnya.