MONITOR, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI merasa kecewa dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena perwakilannya tidak dapat hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu.
Seperti diketahui, pejabat elselon I Kemendagri tidak dapat mengikuti RDP yang seharusnya dilakukan Senin (16/4) pada pukul 13.00 WIB, sehingga Komisi II DPR mengulur rapat sampai pukul 15.00 WIB karena berharap semua perwakilan dari Pemerintah, KPU, Bawaslu bisa hadir dan duduk bersama.
Karena tidak lengkap dari masing-masing perwakilan tersebut, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali terpaksa membatalkan. Rencananya, sidang akan diagendakan pada Selasa (17/4) hari ini, tetapi urung untuk dijadwalkan sebab bersamaan dengan agenda KPU.
“Rapat ini oleh Komisi II DPR RI, pemerintah, kpu, Bawaslu. Ada salah satu pihak yang tidak hadir itu tidak mungkin kami teruskan rapatnya karena itu harus persetujuan bersama. Jadi setiap pembahasan pkpu selalu selesai anggota respons, kita sudah sepakat pasal tertentu, selanjutnya kita persilahkan klo tentang KPU persilakan, Bawaslu, pemerintah mengomentari. Kalau salah satu tidak ada, gak mungkin diteruskan. Kami belum dapat info alasan dari pemerintah mengapa tidak datang dan rapat sudah kita tunda,” kata Zainudin di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4) kemarin.
Dengan begitu, Komisi II DPR akan kembali mencocokan ulang terkait jadwal RDP tersebut, karena mengingat RDP itu penting untuk karena membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilu Anggota Legislatif.
“Ya kita cocokan lagi. Tadinya mau besok tapi KPU ada kegiatan sehingga tidak memungkinkan maka kita akan komunikasi lagi cocokan dengan KPU Bawaslu dan pemerintah,” ujarnya.
Adapun, pada seharusnya RDP Komisi II DPR dengan lembaga penyelenggara pemilu turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo. Akan tetapi Lantaran Soedarmo tengah menjadi Plt. Gubernur Papua, sehingga tugas tersebut diemban bergantian dengan Suhajar Diantoro di eselon I sebagai penggantinya.
Meski demikian, Zainudin tidak ingin membeberkan lebih jauh mengenai ketidakhadiran pihak pemerintah dalam RDP tersebut, yang info nya ada kaitannya dengan dirjen Kemendagri yang menjadi Plt kepala daerah.
“Saya nggak tau ada kaitannya atau gak. Kalian cari tau aja apa ada kaitan itu dengan tidak ada eselon 1 yang hadir. Silahkan cari tau sendiri,” tandasnya.