MONITOR, Jakarta – Beberapa hari lalu, CSIS (Centre Strategic and International Studies) merilis hasil survei opini publik tentang tingkat elektabilitas Capres untuk Pilpres 2019 dan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, CSIS mengklaim, elektabilitas Jokowi terus mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun ke tahun.
Pengamat politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap menilai, elektabilitas Jokowi versi CSIS ini sungguh unik dan aneh. CSIS mengklaim, elektabilitas Jokowi pada 2015 hanya 36,1 persen. Padahal diketahui bersama, tahun 2015 ini adalah tahun pertama Jokowi memenangkan pertarungan Pilpres 2014 dengan perolehan suara diatas 50 persen.
"Tentu saja angka elektabilitas 36,1 persen ini menjadi unik dan aneh. Hanya setahun setelah kemenangan Pilpres 2014 di atas 50 persen, terjadi penurunan elektabilitas hingga sekitar 20 persen," kata Muchtar kepada monitor.co.id, Rabu (13/9).
Pada 2016 CSIS mengklaim, elektabilitas Jokowi menaik sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2015, yakni 41,9 persen. Angka 41,9 persen ini juga masih jauh dari angka perolehan suara Jokowi Pilpres 2014. Ada selisih 15 persen lebih rendah.
Terakhir, lanjut Muchtar, pada 13 September 2017, CSIS merilis elektabilitas Jokowi terus menaik hingga 50,9 persen. Ada kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan 2016. Jika dibandingkan perolehan suara Pilpres, angka 50,9 persen ini masih di bawah.
"Unik dan aneh, CSIS mengklaim, ada kenaikan setiap tahun elektabilitas Jokowi tetapi masih di bawah perolehan suara Pilpres 2014," ungkapnya.
"Apakah angka elektabilitas Jokowi versi CSIS ini faktual? Tim Studi NSEAS menilai, angka elektabilitas Jokowi versi CSIS terus menaik dari tahun ke tahun ini tidaklah faktual alias fiksi," ucapnya.
Pertama, kata dia, angka elektabilitas terus menaik ini tidak sesuai dengan angka elektabilitas versi lain. Pada Mei 2017, di Acara Rapimnas Golkar, Balikpapan Kalimantan Timur, Menko Maritim Luhut B. Panjaitan mengklaim elektabilitas Jokowi di atas 50 persen. Hal ini menunjukkan belum ada penurunan angka elektabilitas Jokowi dibandingkan perolehan suara Pilpres 2014.
"Dapat dinilai, angka elektabilitas Jokowi versi Menko Maritim ini menunjukkan "stabil", tidak ada kenaikan atau penurunan berarti," terangnya.
Di lain pihak, lanjut dia, hasil survei Litbang Kompas April 2017 menunjukkan elektabilitas Jokowi hanya 41,6 persen; jauh lebih rendah dibandingkan angka elektabilitas Jokowi versi Menko Maritimdan juga perolehan suara Jokowi Pilpres 2014.
Dari angka versi Menko Maritim, angka versi Litbang Kompas ini lebih rendah hingga di atas 10 persen. Ada semacam penurunan elektabilitas Jokowi.
"Juga menurut satu sumber, elektabilitas Jokowi pada 2017 lebih rendah lagi, yakni 34 persen. Terjadi penurunan drastis tingkat elektabilitas Jokowi dibandingkan versi Menko Maritim," paparnya.
Kedua, sudah menjadi persepsi dan opini publik, kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan buruk dan tidak mampu melaksanakan janji2 kampanye dan juga urusan perekonomian rakyat. Beragam indikator dapat ditunjukkan bahwa kondisi perekonomian rakyat kian merosot. Sebagai misal, tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dibandingkan era Rezim sebelumnya, SBY-Boediono; daya beli rakyat melemah; dan juga jumlah rakyat nganggur dan miskin menambah.
Ketiga, tambah dia, semakin lama Jokowi berkuasa sebagai Presiden, semakin banyak, meluas dan terbuka suara kritis dan kecaman publik atas kebijakan politik yang diambilnya, antara lain penerbitan Perppu Ormas dan penggunaan kekuasaan administratif untuk mengendalikan suara kritis dan kecaman aktivis dan ulama Islam.
Dibandingkan tahun 2015, tahun 2017 ini sangat terlihat dan dapat ditemukan dengan mudah suara kritis dan kecaman tersebut di berbagai medsos, forum diskusi publik dan aksi demo massal di Ibukota khususnya. Kondisi ini justru memiliki pengaruh terhadap penurunan elektabilitas Jokowi.
Menurut Muchtar, adalah tidak rasional dan tidak logis klaim CSIS bahwa elektabilitas Jokowi terus menaik dari tahun ke tahun sementara suara kritis dan kecaman terhadap Jokowi terbilang meningkat dan meluas di arena publik.
"Lalu, bagaimana kita memaknai rilis hasil survei opini publik CSIS ini? Yang paling tepat kita memposisikan rilis itu sebagai upaya CSIS mempromosikan dan mengkampanyekan ke publik agar elektabilitas Jokowi dapat meningkat untuk kepentingan Pilpres 2019 mendatang. Unik dan aneh memang," tutupnya.