MONITOR, Jakarta – Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Jimly Asshiddiqie mengaku tidak setuju dengan usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komnas HAM.
"Itukan hanya lontaran pendapat Fahri, nggak apa-apa," kata Jimly di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
Menurutnya, meskipun dia mengakui memang terlalu banyaknya Komisi-Komisi yang ada di Indonesia, namun dia tidak sependapat bila Komnas HAM harus dibubarkan.
"Memang di bidang HAM aja ada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Manula. Jadi memang wajar kalau ada pikiran untuk konsolidasi. Tapi institusi yang secara independen menangani human right itu penting," terang Jimly.
Menurut Jimly, keberadaan Komnas HAM sangat penting sebagai penyeimbang yang fokus menangani masalah kesetaraan dan keadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
"Kalau misalnya Komnas HAM ini agak rewel, tidak sesuai dengan harapan mainstream nggak apa-apa karena sebagai negara kita perlu cek and balance," ujar Jimly.
Dia menjelaskan, dalam demokrasi politik, jangan semua logika itu mengikuti pikiran mayoritas, tapi malah mengabaikan keadilan, hal itu keliru.
Dia juga mengungkapkan, dalam negara demokrasi, HAM merupakan hak yang sangat harus dihormati. Oleh karena itu, dalam konstitusi Indonesia sesudah reformasi, dijelaskan secara detail mengenai kebebasan HAM.
"Pasal 28 A sampai J itu isinya HAM. Ini Implementasi dari sila pertama dan kedua Pancasila," terangnya.
"Jadi kata-kata Fahri Hamzah kita ambil positifnya aja, jangan simpulkan yang lain. Jangan Mentang-mentang dia mau bubarin KPK jadi bubar juga (Komnas HAM). Dua-duanya itu kita perlukan," pungkasnya.
Diketahui, Fahri Hamzah pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan Komnas HAM lantaran ia menilai fungsi Komnas HAM sama seperti Kementerian Hukum dan HAM.